Network
Oleh sebab itu, menurut Christ Wamea, siapapun jajaran pemerintah yang telah membuat kegaduhan di masyarakat lebih baik diberhentikan.
Kepala KSP bikin gaduh dengan mau kudeta demokrat. Jubir Presiden bikin gaduh melalui organisasinya GAR ITB menuduh pak Din radikal. Alangkah baik bpk presiden berhentikan saja.— Christ Wamea (@PutraWadapi) February 14, 2021
“Kepala KSP bikin gaduh dengan mau kudeta Demokrat. Jubir Presiden bikin gaduh melalui organisasinya GAR ITB menuduh pak Din radikal. Alangkah baik bpk presiden berhentikan saja,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah anggap Din Syamsuddin tokoh radikal.
Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl "Darul Ahdi Wassyahadah". Beliau kritis, bkn radikalis— Mahfud MD (@mohmahfudmd) February 13, 2021
“Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme,” kata Mahfud MD seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadi @mohmahfudmd.
Mahfud MD menjelaskan, Din Syamsuddin merupakan pengusung moderasi beragama yang diusung oleh pemerintah.
“Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl "Darul Ahdi Wassyahadah," ucap Mahfud MD.
Untuk itu, dia memandang bahwa Din Syamsuddin adalah tokoh yang kritis dan bukan radikalis.
“Beliau kritis, bkn radikalis,” tuturnya.
