Network
Refly Harun menilai, penangkapan dari sejumlah tokoh nasional tersebut disebabkan karena memang kondisi demokrasi saat ini tidak kondusif.
Selain itu, alasan lain dari rasa tidak aman dalam berdemokrasi, disebabkan sikap Negara yang membiarkan kelompok-kelompok masyarakat dengan mengatasnamakan Negara untuk mengincar siapapun yang kritis pada pemerintah.
“Negara rasanya membiarkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengadukan orang-orang yang dianggap kritis dengan pemerintahan Presiden Jokowi, dan cenderung membiarkan orang-orang yang menghantam orang-orang yang kritis tersebut,” tutur Refly Harun sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
“Inilah fenomena buzzer sesungguhnya. Fenomena dimana negara membiarkan konflik horizontal di antara masyarakat.”
Refly Harun mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika pihak yang membalas kritik terhadap pemerintah berasal dari pihak pemerintahan sendiri. Sebab, hal itu merupakan bagian dari hak negara untuk menjawab kritik masyarakat.
“Siapapun yang mengkritik, pasti ada non state actor (pihak di luar pemerintahan) yang menghantam. Tapi kalau misalnya state actor (pihak pemerintah) yang menjawab, engga apa-apa, karena itu bagian dari hak menjawab. Misalnya kalau saya mengkritik Pak Jokowi, dijawab oleh juru bicara presiden, dijawab oleh siapapun menteri, it’s okay, karena itu bagian dari hak negara juga untuk menjawab masyarakat. Sehingga terjadi dialog,” ujar Refly Harun.
Menurutnya, yang membuat demokrasi Indonesia menjadi terjun bebas, karena pihak yang menjawab kritikan kepada pemerintah, justru datang dari kelompok-kelompok masyarakat, bukan dari pemerintah sendiri.
Terlebih, Refly Harun, menilai pemerintah justru tampak seperti membiarkan kelompok-kelompok masyarakat tersebut.
