Network
PR DEPOK – Menurut laporan “Democracy Index 2020: in Sickness and in Health?” yang dipublikasi oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) 2021, kondisi demokrasi Indonesia saat ini tengah masuk dalam kategori negara demokrasi yang belum sempurna.
Laporan tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 64 secara global, serta peringkat 11 di regional Asia dan Australia. Secara total, Indonesia mendapat skor 6,48.
Penilaian tersebut senada dengan tanggapan dari sejumlah tokoh nasional, seperti SBY, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti, dan tokoh nasional lainnya, yang mempertanyakan kondisi demokrasi saat ini.
Bahkan, tidak sedikit dari mereka mengaku merasa tidak aman dalam berdemokrasi di Indonesia saat ini, khususnya menyampaikan kritik ke pemerintah.
Perasaan tidak aman tersebut, lantas ditanggapi oleh Ahli hukum tata negara, Refly Harun melalui satu video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya Refly Harun.
Menurutnya, perasaan tidak aman tersebut datang karena Negara memiliki kekuatannya sendiri untuk menangkap dan menahan atau koersif.
Refly Harun memberikan contoh dari pernyataannya tersebut dengan kasus-kasus hukum yang terjadi pada para tokoh nasional yang pada akhirnya diproses hukum oleh negara.
Refly Harun menilai, penangkapan dari sejumlah tokoh nasional tersebut disebabkan karena memang kondisi demokrasi saat ini tidak kondusif.
Selain itu, alasan lain dari rasa tidak aman dalam berdemokrasi, disebabkan sikap Negara yang membiarkan kelompok-kelompok masyarakat dengan mengatasnamakan Negara untuk mengincar siapapun yang kritis pada pemerintah.
“Negara rasanya membiarkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengadukan orang-orang yang dianggap kritis dengan pemerintahan Presiden Jokowi, dan cenderung membiarkan orang-orang yang menghantam orang-orang yang kritis tersebut,” tutur Refly Harun sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
“Inilah fenomena buzzer sesungguhnya. Fenomena dimana negara membiarkan konflik horizontal di antara masyarakat.”
Refly Harun mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika pihak yang membalas kritik terhadap pemerintah berasal dari pihak pemerintahan sendiri. Sebab, hal itu merupakan bagian dari hak negara untuk menjawab kritik masyarakat.
“Siapapun yang mengkritik, pasti ada non state actor (pihak di luar pemerintahan) yang menghantam. Tapi kalau misalnya state actor (pihak pemerintah) yang menjawab, engga apa-apa, karena itu bagian dari hak menjawab. Misalnya kalau saya mengkritik Pak Jokowi, dijawab oleh juru bicara presiden, dijawab oleh siapapun menteri, it’s okay, karena itu bagian dari hak negara juga untuk menjawab masyarakat. Sehingga terjadi dialog,” ujar Refly Harun.
Menurutnya, yang membuat demokrasi Indonesia menjadi terjun bebas, karena pihak yang menjawab kritikan kepada pemerintah, justru datang dari kelompok-kelompok masyarakat, bukan dari pemerintah sendiri.
Terlebih, Refly Harun, menilai pemerintah justru tampak seperti membiarkan kelompok-kelompok masyarakat tersebut.
“Tapi yang meresahkan itu adalah negara membiarkan kelompok-kelompok masyarakat, menghantam kelompok masyarakat lainnya. Sepertinya negara dan penguasa menikmati itu atas nama kebebasan,” kata Refly Harun.
Baca Juga: Shamsi Ali Desak ITB Laporkan Balik GAR, Said Didu: Sepertinya Gak akan Berani Melaporkan
Lantas, ia memberikan saran kepada pemerintah untuk menghimbau kelompok-kelompok masyarakat yang kerap menghantam pengkritik pemerintah agar mereka agar mereka jauh lebih produktif untuk memberikan masukan-masukan yang bernas kepada negara.
“Ketimbang mereka menghantam orang yang mengkritik pemerintah. Karena enggak ada gunanya,” ucapnya tegas.
***
