Network
PR DEPOK – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi rencana Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi berencana akan merevisi UU ITE jika tidak berikan rasa keadilan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan DPR untuk merevisi UU ITE dengan menghapus pasal-pasal karet yang multitafsir.
“Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi,” ujar Presiden Jokowi. di akun Twitter resminya @jokowi.
“Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.”
Atas pernyataan Presiden ke-7 RI ini, Rocky Gerung menilai hal tersebut hanya sekadar mengetes ombak untuk mengetahui respons dari masyarakat.
“Beliau sekadar tes ombak, seberapa serius tanggapan publik. Tapi saya anggap publik gak akan layani itu karena berkali-kali ombaknya ombak palsu. Jadi gak perlu terlalu diperhatikan lah. Ini angin sorga, banyak angin sorga akhir-akhir ini,” ujar Rocky Gerung, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal Youtube miliknya Rocky Gerung Official.
Menurutnya, selama bertahun-tahun pemerintahan Jokowi, rakyat hidup di dalam gelombang ketidakpercayaan. Ia menuturkan, isu revisi UU ITE yang dihembuskan presiden hanyalah gelombang baru yang diciptakan untuk menutupi gelombang sebelumnya.
Lebih lanjut, pengamat politik yang juga seorang filsuf itu menerangkan bahwa UU ITE yang diterapkan di Indonesia hanyalah alat untuk mengendalikan oposisi.
“Jadi poinnya bukan pada undang-undang ITE, tetapi pada ada tidaknya oposisi. Kan percuma UU ITE direvisi tapi oposisi tidak diakui oleh pemerintah. Nah presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan ‘negeri ini demokrasi kita tidak memerlukan oposisi, karena kita pancasilais,” ucapnya menjelaskan.
Cara berpikir Presiden Jokowi ini, kata Rocky Gerung, sudah final sehingga dengan kata lain presiden tidak menghendaki adanya oposisi. Ia lantas menyarankan agar Jokowi dapat memperbaiki caranya mengambil langkah di jalur demokrasi.
“Bukan dengan mensponsori dinasti, bukan dengan mensponsori Omnibus Law, membiarkan korupsi di lingkaran dalamnya, jadi itu yang seharusnya diperbaiki, bukan sekedar ucapin UU ITE lalu semuanya simsalabim selesai, enggak,” kata Rocky Gerung menambahkan.
Menurutnya, masalah yang saat ini dihadapi lebih pemerintah lebih mendasar daripada UU ITE, yaitu tentang bagaimana istana menghormati oposisi. Ia lantas mengklaim akan percuma jika UU ITE direvisi nantinya, karena kebanyakan oposisi telah diserap ke Istana.
Baca Juga: Minta MUI Blokir Ustaz Yahya Waloni Sebagai Pendakwah, Dewi Tanjung: Sangat Mempermalukan Agama
“Tapi oposisi sudah diserap ke istana, lalu siapa yang mau bicara? Enggak ada,” kata Rocky Gerung secara tegas.
***
