Network
PR DEPOK - Disorot banyak pihak karena belum memberikan tanggapan terhadap isu pengambilalihan Partai Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko, Arus Bawah Jokowi (ABG) menyebut presiden tak akan ikut campur.
Ketua ABJ Michael Umbas menegaskan bahwa Jokowi tak berniat larut dalam dualisme Partai Demokrat termasuk peristiwa KLB dengan alasan menghormati kedaulatan partai politik yang diatur melalui AD/ART masing-masing.
Meski Moeldoko kini duduk di bawah kursi kepemimpinan Jokowi, Michael meminta seluruh pihak untuk tidak melibatkan presiden hanya karena alasan tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Tak Inisiatif Usul Revisi UU ITE ke DPR, HNW: Padahal Jokowi Pernah Nyatakan Mau Hadirkan Keadilan
"Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan Kepala Staf Kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat," tuturnya dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Michael mengungkapkan, Februari lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat mengirim surat yang berisi informasi dugaan keterlibatan Moeldoko dalam aksi kudeta partai, tetapi Jokowi tak merespons.
"Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional. Tidak mungkin ada perintah atau apapun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY," tuturnya.
Michael menilai, Jokowi sengaja tak merespons, semata-mata tak ingin ikut campur masalah internal yang terjadi di tubuh Partai Demokrat demi terjaganya nilai-nilai demokrasi.
Di sisi lain, Jokowi juga sangat menghormati sosok Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pak Jokowi sangat menghormati para pendahulu beliau, termasuk Pak SBY. Pak Jokowi paham bahwa Pak SBY adalah presiden keenam dan tokoh bangsa. Publik masih ingat saat peringatan proklamasi beberapa tahun silam, tokoh-tokoh bangsa hadir di istana," ujarnya.
