Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mendapatkan informasi, yakni bantuan yang semestinya diterima sebesar Rp300.000 dipangkas menjadi Rp200.000.
"Ada yang pernah info dari Rp300.000 mereka terima (hanya) Rp200.000. Mereka tahu itu ada pemotongan karena mereka harus tanda tangan penerimaan di situ tertera Rp300.000, berbeda dengan yang mereka terima," kata Rani.
Padahal bansos yang berasal dari Dinas Sosial DKI Jakarta untuk warga semestinya disalurkan melalui ATM (cashless).
Akan tetapi, yang terjadi di lapangan, pemotongan BST itu muncul karena ditemukan bansos yang dibagikan secara tunai.
Dikatakan Rani, bahwa temuan seperti ini tersebar di sejumlah wilayah DKI Jakarta.
Terkait hal ini, meskipun dirinya enggan untuk melihat lebih lanjut, Rani yang merupakan politikus Gerindra ini, juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi penerimaan BST secara berkala.
Menanggapi isu tersebut, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif turut angkat bicara.
Ia mengatakan saat ini fraksinya masih melakukan verifikasi terkait laporan tersebut.