"Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya dia bisa duduk di eselon 1, duduk di eselon 2, bisa menjadi kepala badan atau lembaga," ujar Tjahjo Kumolo dalam acara rilis Lembaga Survei Indonesia dengan tajuk "Urgensi Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS".
Dalam keterangannya, Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa pihaknya baru menyadari banyak PNS yang terpapar radikalisme usai mereka menjalani Tes Potensi Akademik atau TPA.
"Tapi, dalam TPA (Tes Potensi Akademik) dia terpapar masalah-masalah radikalisme dan terorisme," ujar Menpan-RB itu menjelaskan.
Tak hanya radikalisme dan terorisme, lanjut Tjahjo Kumolo, para PNS ini juga dipecat lantaran melakukan pelanggaran dalam hal lain, seperti narkoba hingga korupsi.
"Karena melanggar hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, narkoba, dan area rawan korupsi," tuturnya.
Tjahjo Kumolo pun merasa sedih lantaran harus kehilangan banyak PNS yang padahal mumpuni dan berbakat dalam pekerjaannya.***