Network
PR DEPOK - Belum reda polemik pertanyaan yang muncul soal qunut dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi, kini publik kembali dihebohkan dengan meteri soal yang tak kalah sensitif.
Materi soal kali ini dikabarkan muncul dalam tes dan diarahkan pada pegawai perempuan, di mana mereka ditanya kesediannya melepas hijab.
Hal tersebut sontak menuai kritikan dari beragai pihak, termasuk anggota Dewan Pimpin Rakyat (DPR) RI Fadli Zon.
Serupa dengan kebanyakan orang, Fadli Zon tampak mengecam materi soal tersebut dan pertanyaan-pertanyaan sensitif sebelumnya terkait keyakinan beragama.
Kemudian, Fadli Zon menilai pertanyaan yang diajukan KPK terkait hijab, status pernikahan hingga keyakinan beragama tersebut sudah melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Pertanyaan2 seperti soal jilbab n keyakinan beragama ini jelas pelanggaran thd konstitusi n HAM," kata Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @fadlizon pada Jumat, 7 Mei 2021.
Tak hanya itu, Fadli Zon pun menyatakan bahwa pihak yang telah membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut juga kemungkinan dianggap sebagai orang yang anti dengan Pancasila.
"Pembuat pertanyaannya bisa dianggap anti Pancasila," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menambahkan.
Diketahui sebelumnya, beberapa pertanyaan dalam TWK yang diberikan KPK sebagai syarat pengalihan status pegawai jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu dinilai janggal oleh banyak orang.
Pasalnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tampak tidak relevan dengan topik wawasan kebangsaan, seperti contohnya pertanyaan soal doa qunut dan Front Pembela Islam (FPI).
Kemudian penilaian itu semakin kuat ketika muncul pula sejumlah pertanyaan yang sensitif dan mengarah ke ranah privasi seperti berikut,
1. Kenapa belum menikah?
2. Apakah masih punya hasrat?
3. Bersedia ndak jadi istri kedua?
4. Kalo pacaran ngapain aja?
Lalu tak berselang lama, pertanyaan baru muncul terkait hijab. Pegawai KPK perempuan dikabarkan mendapatkan pertanyaan di TWK terkait kesediaan melepaskan hijab mereka atau tidak.
Apabila pegawai tidak bersedia, maka diketahui akan dianggap egois karena tidak mementingkan bangsa dan negara.***
