Bambang Soesatyo: Kebocoran Data Bukan Hanya Soal Privasi, Cerminkan Keamanan Siber Kita yang Tidak Kuat

PR DEPOK - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia masalah yang harus segera dituntaskan karena data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga pada era teknologi informasi (TI) yang menunjukkan kedaulatan rakyat.

"Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan persoalan kecil namun sangat serius," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Anrara pada Jumat, 21 Mei 2021.

Dengan demikian, Kementerian Kominfo mesti melibatkan pihak-pihak terkait guna menginvestigasi dugaan kebocoran data 297 juta penduduk.

Baca Juga: Soal Dugaan Kebocoran Data Pribadi, Kemenkominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan

Pihak kepolisian yang dapat digandeng antara lain Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Siber, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah mengutarakan data adalah new oil yakni lebih berharga dari minyak.

"Selain ada kepentingan ekonomi yang tidak proper, kebocoran data tersebut menyangkut keamanan privasi warga negara Indonesia. Sekaligus menunjukkan perangkat hukum keamanan siber kita tidak kuat," ujarnya.

Baca Juga: Soal Serangan Israel, Menlu: Setiap Menit untuk Berunding Bisa Berarti Hilang Nyawa Warga Palestina Lainnya

Sebelumnya, 4.250 laporan kejahatan siber tercatat sepanjang Januari-November 2020, naik dibandingkan tahun 2018.