Network
PR DEPOK – Soal kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan imbauan.
Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan masalah kebocoran data BPJS Kesehatan.
Pasalnya, data BPJS Kesehatan yang diduga bocor belum tentu merupakan data yang sesungguhnya.
"Gak usah khawatir, karena data itu belum tentu data yang sesungguhnya. Itu masih dalam penyidikan lebih lanjut," kata Muhadjir dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, pada Selasa 25 Mei 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Menurutnya, data-data yang dicurigai bocor dan dijual secara online itu juga belum tentu data yang sesungguhnya dimiliki oleh peserta BPJS Kesehatan.
Lebih lanjut, Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa menanggapi kebocoran data BPJS Kesehatan, pihaknya langsung melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan direksi BPJS Kesehatan.
Pasalnya, posisi Kemenko PMK selaku kementerian yang membawahi BPJS Kesehatan.
Tidak hanya itu, menanggapi kebocoran data BPJS Kesehatan, menurutnya, tidak berpengaruh terhadap kinerja BPJS Kesehatan.
Maka dari itu, Muhadjir Effendy memastikan bahwa saat ini hal tersebut masih dalam proses penyelidikan.
"Masih ditelisik. Tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dari BPJS Kesehatan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia selanjutnya menegaskan bahwa persoalan dugaan kebocoran data tidak akan berdampak kepada peserta BPJS Kesehatan, termasuk pelayanan.
"Pelayanannya aman semua," katanya.
Baca Juga: Ingin Masyarakat Papua jadi Pimpinan BUMN di Masa Depan, Ma’ruf Amin: Bukan Suatu Hal yang Mustahil
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) membeberkan informasi soal dugaan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia.
Kemenkominfo mengungkapkan bahwa dari 100.002 sampel data itu identik dengan data BPJS Kesehatan.
Sampel data pribadi penduduk Indonesia itu diketahui dijual oleh akun bernama Kotz, yang merupakan akun pembeli dan penjual data pribadi (reseller).
Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.
Terdapat 3 tautan yang terindetifikasi oleh Kemenkominfo, yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com.
Baca Juga: Hemat Bicara Setelah Diperiksa Dewas KPK, Azis Syamsuddin: Saya Ikut Proses yang Ada Saja
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengklarifikasi kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) terkait dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan juga telah membentuk tim khusus yang akan bekerja untuk menangani dan mendalami terkait dugaan kebocoran data di lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.***
