Giri Suprapdiono Kecewa dengan Keputusan KPK dan BKN Soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Ikut Arahan Jokowi

“Hari ini kita mendapatkan kabar yang sudah kita bisa prediksi, tentu mengejutkan dan saya pikir sangat mengecewakan karena 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK kemudian 51 di antaranya harus diberhentikan atau dengan kata lain dipecat dan 24 di antaranya akan dibina dan tidak ada kepastian apakah mereka akan dilantik menjadi ASN,” tutur Giri.

Kesedihan yang Giri rasakan disebutnya juga dialami oleh rakyat Indonesia, terlebih simbol-simbol kejujuran begitu mudahnya diruntuhkan.

“Tentu kekecewaan ini kami tujukan mewakili rakyat Indonesia dan mewakili seluruh pegawai bukan 75 pegawai saja karena ini harapan akan Indonesia bersih. Simbol-simbol kejujuran dan integritas kemudian diluluhlantahkan dengan cara-cara demikian,” tutur Giri.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Sampaikan Pernyataan Ini Usai Diperiksa KPK sebagai Saksi dalam Kasus Suap SRP

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Wadah pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.

Ia menilai pimpinan KPK dan BKN sudah jelas tak mengikuti arahan yang diberikan oleh presiden.

“Pimpinan KPK dan BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi presiden dengan tetap memberhentikan pegawai KPK baik dengan cara langsung 51 orang serta mendidik kembali 24 orang tanpa adanya jaminan"

"Padahal secara nyata presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang,” ucap Yudi.

Baca Juga: Soal Ganjar Pranowo Tidak Diundang, Akademisi Sebut Drama Bunuh Diri Palsu dari PDIP

Yudi juga menyebut keputusan pimpinan KPK dan BKN sudah melanggar koridor hukum mengenai jaminan konstitusional Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang didukung oleh Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menjelaskan bahwa proses transisi tidak boleh menimbulkan kerugian terkait hak pegawai KPK untuk dilantik menjadi ASN.