Network
PR DEPOK - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko yang menyebutkan bahwa prosedur penanganan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK sudah sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
Syahrial Nasution mewanti-wanti agar publik tak mudah percaya dengan ucapan yang keluar dari Moeldoko.
Terlebih, sebelumnya sang KSP juga sempat bermasalah dengan Partai Demokrat lantaran berupaya untuk 'membegal' partai tersebut dengan menggulingkan AHY dari jabatan sebagai ketua umum.
"Jgn mudah percaya ucapan Moeldoko," ujar Syahrial Nasution, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari keterangan tertulisnya.
Ia lantas kembali mengungkit soal KLB Sibolangit, yang mana saat itu Moeldoko awalnya mengaku telah mendapat restu dari sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden.
Namun, pernyataan Moeldoko ini seolah berubah ketika KLB Sibolangit tersebut dinyatakan tidak sah.
Baca Juga: Kutip Pernyataan Habib Rizieq dan Berikan Doa Terbaik, Christ Wamea: Semoga Ada Keputusan yang Adil
Saat itu, Moeldoko dengan tegas menyebutkan bahwa Jokowi sama sekali tidak mengetahui dan tidak ikut campur soal pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tersebut.
"Waktu mau membegal @PDemokrat ybs ngajak kader ketemu di hotel, dia bilang sdh dapat restu dari lurah dan pejabat negara lainnya. Setelah KLB Sibolangit dinyatakan tdk sah, dia bilang @jokowi tdk ikut2," tutur Syahrial Nasution melanjutkan.
Dengan latar belakang Moeldoko soal kudeta Partai Demokrat ini, Syahrial lantas mengimbau agar publik tak mudah percaya dengan ucapan Moeldoko, termasuk soal tindak lanjut 75 pegawai KPK.
Baca Juga: Sebut Belum Terlambat untuk Jokowi Buktikan Ucapannya, Febri: Kalo Ada Komitmen, Rombak Pimpinan KPK
Politisi Partai Demokrat itu menduga mantan Panglima TNI itu juga memelintir informasi soal KPK yang saat ini tengah ramai menjadi sorotan publik.
"Jgn2 urusan @KPK_RI ini dia pelintir juga?" katanya menambahkan.
Untuk diketahui, sebelumnya Moeldoko turut memberikan tanggapan terkait tindak lanjut yang dilakukan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK.
Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa prosedur tindak lanjut yang dilakukan Pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk dengan memecat 51 pegawai dan membina 24 pegawai lainnya, sudah sesuai dengan arahan dari Jokowi.
Kendati telah sesuai arahan dari presiden, Moeldoko menyampaikan bahwa keputusan akhir tetap merupakan kewenangan dan keputusan dari KPK.***
