Network
PR DEPOK – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan bahwa dokumen tentang pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dengan anggaran yang mencapai Rp1,760 triliun adalah rahasia negara.
Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengklarifikasi atas beredarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tersebut lantaran menjadi simpang siur di publik.
"Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final," katanya seperti diberitakan sebelumnya.
Menurut dia, dokumen perencanaan pertahanan itu adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung.
"Kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa kecemburuan politik," tuturnya.
Klarifikasi dari Kemenhan tersebut pun lantas ditanggapi oleh tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar.
Baca Juga: Lakukan Kunjungan Kerja ke Jawa Timur, Ridwan Kamil: Membalas Kunjungan Ibu Khofifah Bulan Lalu
Gus Umar meminta untuk tidak bersikap berlebihan. Pasalnya, rakyat juga berhak mengetahui aliran uangnya yang digunakan pemerintah melalui Kemenhan.
“Rakyat juga berhak tahu duit rakyat digunakan utk apa oleh Menhan? Jgn lebay,” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @UmarChelsea75.
Sebagai informasi, Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut dalang yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tentang alutsista tersebut.
Sesuai dengan direktif Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jokowi ingin ada kejelasan 5 sampai dengan 25 tahun ke depan alutsista yang dimiliki Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Jujur Soal Polemik KPK, Said Didu: Ini Sama dengan Desak Kodok agar Terbang
"Berangkat dari direktif tersebut, dengan juga melihat kondisi alpalhankam kita yang faktualnya memang sudah tua. Bahkan, 60 persen alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan," kata Dahnil Anzar.
Dengan demikian, lanjutnya, modernisasi alutsista adalah keniscayaan karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahan NKRI serta keselamatan bangsa harus terus terjaga dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, Kemhan mengajukan sebuah formula modernisasi alutsista melalui reorganisasi belanja dan pembiayaan alutsista.
Baca Juga: Nagita Slavina Jadi Duta PON XX Papua, Arie Kriting Protes: Harusnya Sosok Perempuan Papua
Reorganisasi belanja dan pembiayaan alutsista ini akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alutsista lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, pada tahun 2020—2024, sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.
Dengan formula itu, maka pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.***
