Network
PR DEPOK – Direktur Sosialisasi & Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Padahal, Giri Suprapdiono merupakan pembicara yang kerap mengisi materi wawasan kebangsaan di sekolah, kampus, hingga lembaga negara.
Menanggapi kabar ini, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen atau akrab disapa Gus Nadir sontak menyinggung pihak-pihak yang kerap membuat narasi Taliban di KPK.
Baca Juga: 5 Pemain Bintang yang Absen dari Copa America 2021, Salah Satunya James Rodriguez
“Yg sibuk bikin narasi taliban/kadrun di KPK bingung bantahnya ini,” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @na_dirs pada Jumat, 4 Juni 2021.
Diketahui, tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi polemik lantaran dinilai banyak kejanggalan untuk kepentingan tertentu.
Namun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah dan menegaskan tidak ada upaya menyingkirkan siapapun melalui tes wawasan kebangsaan.
Baca Juga: 5 Penjaga Gawang yang Bisa Pindah di Musim Panas, Mulai dari Gianluigi Buffon hingga David De Gea
"Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun," ujarnya seperti diberitakan sebelumnya.
Alasannya, katanya, 1.351 pegawai yang mengikuti TWK tersebut semuanya menggunakan ukuran, instrumen, pertanyaan, dan modul yang sama.
"Kenapa saya pastikan itu? karena tes yang dilakukan wawasan kebangsaan diikuti oleh 1.351 pegawai dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya memenuhi syarat 1.271 yang tidak memenuhi syarat 75," tuturnya.
Baca Juga: Sebut Dana Para Jemaah Haji Akan Tetap Aman, BPKH: Saat Ini Ditempatkan di Bank Syariah
Selain itu, Firli Bahuri juga mengatakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
"Kalau boleh saya katakan semua dilakukan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan syarat, sesuai dengan mekanisme, dan sesuai dengan prosedur. Hasil akhir memang ada yang memenuhi syarat ada yang tidak memenuhi syarat. Jadi, tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun, kami pimpinan tidak ada niat menyingkirkan seseorang," ujarnya.
Sebelumnya, 1.271 Pegawai KPK telah mengikuti proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pegawai KPK menjadi ASN pada Selasa, 1 Juni 2021.
Baca Juga: Jawab Isu Pernikahannya dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari: Doakan Saja Ya
Sebanyak 1.271 pegawai yang dilantik tersebut terdiri dari dua pemangku jabatan pimpinan tinggi madya, 10 pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, 13 pemangku jabatan administrator, dan 1.246 pemangku jabatan fungsional dan pelaksana.***
