Network
PR DEPOK – Soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), 9 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengambil keputusan sebelum bulan November 2021.
"Kami (9 pegawai KPK) memohon dan berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memutuskan permohonan ini sebelum November 2021, mengingat pasal yang kami mohonkan adalah pasal peralihan yang hanya berlaku sekali," kata Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK Hotman Tambunan di Mahkamah Konstitusi Jakarta, pada Kamis 10 Juni 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Mewakili 8 pegawai KPK lainnya, Hotman menjelaskan bahwa putusan MK akan berguna bila sudah dikeluarkan sebelum November 2021.
Baca Juga: Istri Menkumham Yasonna Laoly, Elisye W Ketaren Meninggal Dunia di RS Medistra Gatot Subroto
"Putusan sebelum November 2021 agar putusan MK tersebut dapat dimanfaatkan (9 pegawai KPK), berguna dan tidak sia-sia," katanya.
Permohonan 9 pegawai KPK tersebut disampaikan saat melengkapi bukti permohonan pengujian konstitusional ke MK yang terdiri atas 31 bukti setebal lebih dari 2.000 halaman.
Bersama dengan Spesialis Muda Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Benydictus Siumlala Martin Sumarno, Hotman menyerahkan bukti-bukti yang terdiri atas berbagai undang-undang, aturan, hingga surat elektronik pegawai KPK ke MK.
Baca Juga: Berikut Cara Lengkap Pengembalian Paspor Jemaah Haji 2021
Adapun 9 pegawai KPK yang mengajukan permohonan uji konstitusi ke MK pada tanggal 2 Juni 2021, yaitu Hotman Tambunan, March Falentino, Rasamala Aritonang, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benydictus Siumlala M.S., dan Tri Artining Putri yang berasal dari berbagai direktorat dan biro di KPK.
Mereka memohon dilakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 68 B Ayat (1) dan Pasal 69C UU Nomor 19/2019.
Hal ini merupakan upaya memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang secara tegas menjamin hak pegawai KPK yang tidak boleh berubah karena adanya peralihan pegawai KPK.
Baca Juga: Profil dan Fakta Kontestan Euro 2020 Grup B Tim Nasional Rusia
Menurut Hotman, TWK tidak dapat dilepaskan dari konteks upaya untuk memukul mundur amanah gerakan reformasi yang mengamanahkan lembaga antikorupsi yang tidak dapat diintervensi.
Tidak hanya itu, kesembilan pegawai KPK itu memohon agar membuat putusan sela, pasalnya pegawai KPK yang tidak memenuhi persyaratan bakal diberhentikan akhir Oktober 2021.
"Kami juga memohon agar MK membuat putusan sela untuk dapat menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pemohon karena masa adanya rencana pemberhentian pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) paling lambat akhir Oktober 2021," ujar Hotman.
Seperti diketahui, pada tanggal 1 Juni 2021, sebanyak 1.274 orang pegawai KPK telah mengucapkan sumpah/janji pegawai negeri sipil dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Sebanyak 1.271 orang tersebut adalah mereka yang telah lulus TWK yang diikuti oleh 1.351 orang.
Sedangkan, ada 75 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat karena tidak lulus TWK.***
