Network
PR DEPOK – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli yang lalu dan akan berakhir pada 20 Juli 2021 mendatang di Jawa dan Bali.
Penerapan kebijakan tersebut diterapkan pemerintah dalam upaya pengendalian kasus aktif Covid-19 yang terus bertambah di beberapa daerah di Indonesia.
Terkait penerapan kebijakan PPKM Darurat itu, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa akan efektif jika pemerintah memiliki sistem monitoring yang akurat.
“Bagaimana dgn PPKM Darurat yg sedang kita jalani?” kata Mardani Ali Sera dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan akun Twitter @MardaniAliSera pada 12 Juli 2021.
Mardani Ali Sera mengatakan bahwa jika penerapan kebijakan PPKM Darurat ingin berhasil, menurutnya pemerintah harus memiliki sistem monitoring yang akurat.
“Jika ingin berhasil, kita mesti punya sistem monitoring yg akurat,” katanya.
Baca Juga: Cara Buat STRP DKI Jakarta atau Surat Jalan PPKM Darurat Secara Online di jakevo.jakarta.go.id
Selain sistem monitoring yang kuat, Mardani Ali Sera juga menyebut bahwa pemerintah harus memiliki sistem yang baik dan juga berbasis data ilmiah.
“Baik & berbasis data ilmiah,” ujar Mardani Ali Sera.
Lebih lanjut, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu mengatakan bahwa ada salah satu cara yang kerap diusulkan oleh para ahli yakni menggunakan teknologi digital.
Baca Juga: Termasuk Larangan Salat Idul Adha, Pemkot Depok Keluarkan SE Lanjutan pada Masa PPKM Darurat
Teknologi digital yang disebut oleh Mardani Ali Sera yakni dalam bentuk movement restriction and mobility change.
“Salah satu cara yg kerap diusulkan para ahli, menggunakan teknologi digital dalam bentuk movement restriction and mobility change,” ujarnya.***
