Network
PR DEPOK – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera belum lama ini turut memberikan komentar terkait langkah yang diambil oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan.
Secara khusus, Mardani Ali Sera menyoroti langkah yang diambil pemerintah menyoal Rektor Univestias Indonesia yang rangkap jabatan komisaris di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari unggahan akun Instagram @mardanialisera pada 22 Juli 2021, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa ada perbedaan yang diambil pemerintah dalam menyikapi suatu persoalan.
Menurutnya jika yang melakukan pelanggaran adalah ulama, pemerintah bertindak sangat begitu cepat.
“Jika pelanggar adalah ulama, cepat sekali ditangkap, diborgol, diblow up di media,” kata Mardani Ali Sera.
Tetapi, lanjutnya, jika yang melakukan pelanggaran adalah kolega maka yang salah adalah aturannya sehingga perlu untuk direvisi.
“Jika yg melanggar adalah kolega, maka yg salah adalah peraturannya, sehingga harus direvisi,” ujar Mardani Ali Sera.
Selain itu, dia menilai bahwa langkah yang telah diambil oleh pemerintah tersebut lagi-lagi keliru.
“Langkah yg pemerintah ambil lagi2 keliru,” tuturnya.
Dia menuturkan akhir-akhir ini sering disuguhkan aturan yang di buat pemerintah Indonesia yang cenderung tidak ideal.
Mardani Ali Sera menyebut bahwa aturan tersebut dibuat hanya untuk melegitimasi keinginan para pemangku kebijakan saja.
“Suka tidak suka, akhir2 ini kita melihat aturan di Indonesia cenderung dibuat hanya untuk melegitimasi keinginan pemangku kebijakan,” katanya.
Terkat hal itu secara spesifik Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sama sekali mengedepankan prinsip sebagaimana mestinya yakni good governance sampai etika.
“Tanpa mengedepankan prinsip good governance sampai etika,” pungkasnya.***
