Jokowi Sebut RI Tak Bisa Lockdown, Said Didu: Rakyat Menjerit Karena Kehidupannya Tidak Dijamin saat PPKM

- 30 Juli 2021, 15:05 WIB
Eks Sekretaris BUMN, Said Didu.
Eks Sekretaris BUMN, Said Didu. /Tangkap layar YouTube.com/MSD.

PR DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa pemerintah tidak memilih opsi lockdown dalam menangani pandemi Covid-19 karena belum tentu memberikan solusi bagi rakyat.

Pasalnya, kata Jokowi, ketika penerapan semi lockdown atau PPKM Darurat kemarin pun seluruh rakyat menjerit agar kebijakannya dilonggarkan.

"Tidak bisa kita tutup, lockdown seperti negara lain. Lockdown artinya tutup total, kemarin PPKM Darurat kan semi lockdown, itu masih semi saja saya masuk kampung, saya masuk ke daerah semuanya menjerit untuk dibuka. Lockdown itu juga belum bisa menjamin permasalahan bisa selesai," ujar Jokowi seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara pada Jumat, 30 Juli 2021.

Baca Juga: Beri Tanggapan Soal Hukuman Djoko Tjandra, Mardani: ‘Dagelan Hukum’ Kembali Terjadi di Depan Publik

Pernyataan yang disampaikan Jokowi tersebut kemudian dikomentari oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Said Didu menilai bahwa jeritan rakyat atas penerapan semi lockdwon atau PPKM itu lantaran pemerintah tidak menjamin kebutuhan rakyat selama kebijakan tersebut diberlakukan.

Rakyat menjerit bkn karena lockdown tapi karena kehidupannya tdk dijamin saat semi lockdown (PPKM),” katanya melalui akun Twitter pribadinya @msaid_didu.

Menurut Said Didu, pemerintah lebih baik menghentikan sementara proyek infrastruktur serta pengeluaran lainnya dan mengalihkan semua anggaran itu untuk lockdown.

Baca Juga: Bagaimana Risiko Tertular Covid-19 Ketika Makan di Restoran atau Kafe? Simak Penjelasan Berikut

Sebaiknya pemerintah hentikan dulu proyek2 infrastruktur, pembelian senjata, gaji2 lembaga yg tidak perlu (spt BPIP, stafsus milenial) dll dan alihkan ke dana lockdown,” tuturnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi mengakui kemunculan Covid-19 varian delta di Indonesia tidak terprediksi sebelumnya sehingga harus menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

"Dulu di Januari, Februari, Maret, April, Mei kondisi dari Covid-nya sudah mulai turun, kalau corona turun, ekonomi pasti naik, sudah kelihatan itu sebetulnya, tetapi tanpa terprediksi muncul yang namanya varian Delta, varian jenis baru dari corona," katanya.

Menurut presiden, varian delta yang muncul di seluruh negara di dunia ini menyebabkan perekonomian gobal ikut terguncang termasuk di Indonesia.

Baca Juga: Terkait Fasilitas Hotel untuk Isoman Anggota DPR, Fadli Zon: Manfaatkan Wisma DPR, Biar tak Perlu Keluar Biaya

"Tidak ada jalan lain saat itu di Pulau Jawa dan Bali kita lihat titik-titik merah semua, tidak ada yang kuning, sehingga keputusan yang sangat berat dengan PPKM Darurat karena tidak ada cara yang lain secara itu, melompat kasusnya dan alhamdulillah sekarang paling tidak bisa kita rem, pelan-pelan tapi bisa kita rem," ujarnya.

Jokowi juga menyebut saat ini angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali mulai turun.

"Tapi di luar Jawa gantian naik, inilah memang penularan varian delta sangat cepat," katanya.***

Editor: Adithya Nurcahyo

Sumber: Twitter @msaid_didu Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x