Network
PR DEPOK - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah belum lama ini disindir oleh salah satu komisaris independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dede Budhyarto atau Kristia Budiarto terkait KPK.
Sindiran itu dilayangkan lantaran Febri Diansyah telah dilantik menjadi jubir kantor 'KPK Darurat' yang lokasinya berada tepat di depan gedung Dewas KPK.
Dede Budhyarto yang pernah terlibat dalam polemik pembatalan kajian di PT Pelni tersebut menyindir Febri Diansyah dan Novel Baswedan, dengan menyebut mereka halu karena bermain KPK-KPK-an.
Menanggapi itu, Febri Diansyah pun menyatakan bahwa langkahnya tersebut merupakan bagian dari upaya mereka menjaga semangat antikorupsi.
Dengan didirikannya KPK Darurat yang dibuat oleh 57 pegawai yang diberhentikan akibat tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut, Febri Diansyah menilai para pegawai tidak perlu lagi mengemis jabatan di perusahaan BUMN.
"Ini cara kami tetap menjaga semangat antikorupsi. Dan tidak perlu mengemis jabatan di BUMN," ucap Febri Diansyah seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @febridiansyah pada Sabtu, 25 September 2021.
Tak berhenti sampai di situ, Dede Budhyarto tampak tersindir dengan jawaban Febri Diansyah, dan mengaku tak pernah mengemis jabatan pada siapapun.
"Oh dgn cara maen KaPeKa2an yah, kek anak PAUD. Sorry ya Feb, saya ndak pernah ngemis-ngemis jabatan, saya dapat jabatan krn kerja," jawab Dede Budhyarto.
Perdebatan itu lantas terhenti setelah Febri Diansyah menyindir balik Dede Budhyarto, dengan mengatakan bahwa anak PAUD lebih baik daripada pecundang politik yang bekerjasama dengan para maling uang rakyat.
"Btw anak PAUD jauh lebih baik dibanding pecundang politik sih. Apalagi yg sekongkol dg koruptor utk lemahkan KPK," jawab Febri Diansyah.
Seperti diketahui sebelumnya, meski diingatkan Komnas HAM dan Ombudsman RI terkait adanya masalah dalam proses TWK, KPK nyatanya tetap memberhentikan 57 pegawai yang tak lolos TWK pada 30 September 2021 mendatang.
Keputusan itu diambil berdasarkann hasil rapat koordinasi yang digelar KPK dengan sejumlah lembaga terkait pada 13 September 2021 lalu.
Dengan adanya keputusan tersebut, 57 pegawai yang diberhentikan dan seluruh pihak yang mendukung akhirnya mendirikan kantor KPK Darurat.
Baca Juga: Ahmad Dhani Sebut Napoleon Bonaparte Lindungi Seseorang di Kasus Penganiayaan Kece
Pada KPK Darurat itu, masyarakat dan seluruh pihak yang mendukung diperkenankan mengirimkan surat, yang berisi pesan atau kritikan terhadap pemerintah perihal masalah yang menimpa KPK saat ini.
Aksi menampung surat masyarakat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap janji presiden, yang sebelumnya menyatakan akan memperkuat KPK.
Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan bisa membuat Jokowi segera mengambil sikap dan mempertimbangkan nasib 57 pegawai KPK, yang telah lama mengabdi memberantas korupsi di Indonesia.***
