Network
PR DEPOK – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada kelompok radikalisme di Indonesia.
Menurut Ganjar Pranowo, jika kelompok radikalisme dibiarkan, maka mereka akan menggurita.
Ia pun mengajak masyarakat untuk wasapada terhadap penyebaran kelompok radikalisme dan bersama-sama menjaga Tanah Air.
Ketegasan Ganjar Pranowo terhadap kelompok radikalisme tersebut ia sampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @ganjarpranowo pada Rabu, 17 November 2021.
“Tidak ada toleransi pada kelompok radikal dan penolak Pancasila di negeri ini. Karena ketika kita biarkan, mereka akan menggurita. Mari sama-sama waspada, mari sama-sama menjaga Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan Gubernur Jawa Tengah itu terkait penolakan kelompok radikalisme lantas dikomentari oleh tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau akrab disapa Gus Umar.
Gus Umar tampak heran dengan Ganjar Pranowo yang kerap membahas soal radikalisme.
Dia pun menyarankan agar politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut lebih baik mengurus perekonomian warga Jawa Tengah.
“Gak capek apa jualannya radikal radikul? Mending urus ekonomi warga jateng bos,” katanya melalui akun Twitter pribadinya @UmarHasibuan75.
Sebagai informasi, Ganjar Pranowo melalui cuitan di akun Twitter-nya juga menyertakan video.
Baca Juga: Jadwal Acara SCTV 18 November 2021: Suci Dalam Cinta Tayang Pukul 19.40 WIB
Dalam video tersebut, Ganjar menceritakan mengenai kasus siswa SMK di Sragen yang mengibarkan bendera hitam di hadapannya.
“Begitu terjadi kasus di Sragen, anak SMK di bawah saya ngibarin bendera hitam, saya kejar itu,” tuturnya.
Ganjar Pranowo menyebutkan kasus penolakan hormat bendera Merah Putih terjadi di beberapa sekolah. Sehingga dia meminta pihak sekolah melakukan pembinaan.
Baca Juga: Kamboja Bebaskan 26 Aktivis Oposisi dan Tahanan Politik: Ini Prosedur Normal Pengadilan
“Ya terjadi di beberapa sekolah tidak mau hormat bendera, seumpama gitu, itu ya terjadi. Sekarang saya sampaikan ‘Dibina dong’. Kalau tidak bisa kita ngobrol saja perlu tidak sekolah itu ditutup? Karena argumentasi penolakannya itu pokoknya tidak boleh hormat bendera,” katanya.
Dia juga mengatakan setiap akan melantik tenaga pendidik selalu memastikan agar tidak ada yang berindikasi menganut paham radikalisme.
“Setiap kali saya masuk ke dunia pendidikan, setiap kali kami mau lantik, saya tanya dulu ‘Bapak Ibu setuju dengan ini tidak? Ideologi kita Pancasila ya, kita menghormati sesama ya itu kita tulis’. Jadi kalau ada indikasi sedikit saja dan itu masuk medsos Anda mundur,” ujarnya.***
