Network
PR DEPOK – Politisi PKS sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid memberikan komentarnya terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah dinyatakan bertentangan oleh UUD 1945 RI oleh MK.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
Sehingga, menurut Majelis Hakim MK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tifak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’” ujar Anwar Usman selaku Ketua MK sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara pada 29 November 2021.
Anwar Usman menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku hingga pemerintah dan DPR RI melakukan perbaikan sesuai dengan tengat waktu yang diberikan oleh MK.
Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja maksimal dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR RI dalam jangka waktu dua tahun.
Baca Juga: Terkait Varian Omicron, Menkomarves Luhut: Akan Kita Lihat Perkembangannya dalam 2 Minggu ke Depan
Adapun jika pemerintah dan DPR RI mengabaikan perintah MK tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tidak berlaku atau inkonstitusional permanen.
“Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja), Undang-Undang atau Pasal-Pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali,” ujar Anwar Usman.
Tak hanya itu, Anwar Ysman menjelaskan bahwa pihaknya menangguhkan segala kebijakan atau tindakan yang sifatnya strategis dan memberikan dampak luas, serta tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru.
Larangan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Putusan MK terkait UU Cipta tersebut lantas disoroti politisi PKS, Hidayat Nur Wahid.
Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa dalam Pasal 170 UU Cipta Kerja yang menjelaskan jika Peraturan Pemerintah bisa mengubah UU adalah hal yang bertentangan dengan UUD 1945.
“Apalagi di awalnya, RUU Omnibuslaw Ciptaker jg sebut pasal 170,bhw Peraturan Pemerintah bisa mengubah UU, dan unt itu Pemerintah dapat berkonsultasi dg Pimpinan DPR. Itu bertentangan dg UUDNRI 1945 psl 5 ayat 2, dan psl 20," kata Hidayat Nur Wahid dikutip dari akun Twitter-nya @hnwahid pada 29 November 2021.
Oleh sebab itu, sejak awal menurutnya PKS tegas mengkritisi dan menolak UU Cipta Kerja tersebut.
"Maka sejak awal (24 Februari 2020), PKS mengkritisi&menolaknya,” kata Hidayat Nurwahid menambahkan.***
