Network
PR DEPOK - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, tidak bisa mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberhentikan Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menkeu.
"Dia (Sri Mulyani) enggak cakap mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan. Salah satunya karena memotong anggaran MPR," kata Bambang Soesatyo, seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari akun Instagram @narasinewsroom, Rabu 1 Desember 2021.
Kebijakan pemotongan anggaran MPR, yang dilakukan Sri Mulyani, membuat para pimpinan dan anggota MPR kecewa.
Terlebih beberapa kali Sri Mulyani tidak memenuhi undangan MPR untuk menggelar rapat. Hal tersebut menurut Bambang Soesatyo, bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR.
"Ya, Sri Mulyani, enggak menghargai lembaga MPR RI," ucap Bambang Soesatyo.
Terkait kekecewaan dari para pimpinan MPR tersebut, kemudian Sri Mulyani pun, memberikan tanggapannya melalui akun Instagramnya @smindrawati.
Dia menjelaskan bahwa dipotongnya anggaran MPR tersebut, karena anggarannya digunakan untuk membantu penanganan Covid-19, katanya.
Selain itu, lanjutnya, anggaran tersebut juga difokuskan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (Bansos).
"Seperti membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM, karena mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, terkait ketidakhadirannya dalam rapat dengan MPR sebanyak dua kali. Alasannya, karena dirinya harus menghadiri rapat internal dengan Presiden Jokowi, pada 27 Juli 2021 lalu.
Saat itu kata Sri Mulyani, ia telah mengutus wakil menteri untuk menghadiri undangan rapat MPR, pada 28 September 2021 lalu.
"Undangan dari MPR tersebut, saat itu bertepatan dengan rapat Banggar DPR untuk membahas APBN 2022," ungkap Sri Mulyani.***
