Oleh karena itu, proyek pemindahan IKN sudah semestinya melibatkan aspirasi publik seluas-luasnya.
“Pemindahan ibu kota adlh proyek strategis yg hrs melibatkam aspirasi publik se-luas2nya,” tuturnya.
Baca Juga: Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Mulai Berlaku, Khofifah Ingatkan Masyarakat Tidak Panic Buying
Akan tetapi, Sohibul Iman menyayangkan sikap pemerintah yang justru mengabaikan aspirasi publik dan mengerjakannya secara tergesa-gesa.
“Tp pemerintah mengabaikannya n malah melakukannya dg ter-buru2”
“Krn itu sy menolak pemindahan ini,” ucapnya pada Rabu, 19 Januari 2022.
Apabila pemindahan IKN tetap dilanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) wajib bertanggungjawab secara hukum atas semua risiko yang terjadi.
“Jk ttp dilakukan sy minta Presiden tanggung jwb scr hukum atas segala resiko yg terjadi,” katanya.***