PR DEPOK - Pemerintah resmi mengumumkan skema anggaran proyek IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen.
Selebihnya dana untuk proyek IKN Nusantara didapat dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.
Dengan kata lain, mayoritas anggaran untuk proyek IKN Nunsantara berasal dari APBN.
Penggunaan APBN ini kemudian ditanggapi oleh banyak kalangan karena dinilai tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widido (Jokowi) sebelumnya.
Yan Harahap merupakan salah satu kader Partai Demokrat yang turut merespons penggunaan APBN untuk pembangunan IKN.
Melalui akun Twitter pribadinya, Yan Harahap melontarkan sindiran terkait penggunaan APBN untuk pembiayaan proyek IKN.
"‘Janji’ is my middle name. ‘Ingkar’ is my hobby," ucap Yan Harahap singkat sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @YanHarahap pada Minggu, 23 Januari 2022.
Dikabarkan sebelumnya, IKN digadang-gadang menjadi wajah peradaban baru pusat pemerintahan di Indonesia yang perencanaan pembangunannya baru bergulir sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, tepatnya 2019 silam.
Awalnya Jokowi berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN untuk bangun IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pasalnya, pembangunan IKN baru yang bernama Nusantara ini dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga Rp 466 triliun.
Mengingat besarnya dana pembangunan IKN, kata Jokowi, maka APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan pendukungnya.
Namun belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran pemindahan IKN 2022 akan mencatut dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 455,62 triliun.
Baca Juga: Megawati Menginjak Usia 75 Tahun Hari Ini, Puan Maharani: Selalu Menjadi Panutan
Pemerintah akan menggunakan anggaran di klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun untuk membangun IKN di Kaltim.***