Network
"Menurut saya, Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," ujar Hasto Kritiyanto dilansir dari Antara.
Kemudian, Politisi PDIP tersebut juga mengingatkan para menteri agar tidak memiliki pandangan yang berbeda dengan Presiden Jokowi terkait Pemilu 2024.
Baca Juga: Bersembunyi dari Pasukan Rusia, Warga Sipil Ukraina Malah Terjebak di Masjid Mariupol yang Ditembaki
Sebab ia menerangkan, Presiden Jokowi sudah berulang kali menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu dilakukan sesuai tanggal yang ditentukan, yakni 14 Februari 2024.
"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?," tuturnya.***
