Network
PR DEPOK - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Tamrin Tomagola tampak mengomentari pendapat Politisi PDIP, Hasto Kristiyanto terhadap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam keterangannya, Hasto Kristiyanto meminta Luhut mengklarifikasi soal big data yang dikaitkan dalam wacana penundaan pemilu 2024.
Menanggapi hal tersebut, Tamrin Tomagola pun ikut mendukung pernyataan Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Kata Teddy Gusnaidi Soal Label Halal Baru: Itu Bukan Sembahan, Pemerintah Tak Perlu Beri Penjelasan
Dia meminta Luhut mempertanggungjawabkan pernyataannya, yang mengklaim bahwa kebanyakan masyarakat setuju dengan penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data di media sosial.
Klaim Luhut tersebut diketahui merupakan salah satu bentuk dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode.
"Ayo Bung Luhut B Pandjaitan pertanggung-jawabkan pernyataan Bung ttg Dukungan Rakyat terhadap penundaan Pemilu," kata Tamrin Tomagola seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @tamrintomagola.
Pernyataan Hasto Kristiyanto tersebut juga membuat Tamrin Tomagola menyindir Luhut, dengan menyatakan bahwa klarifikasi soal penundaan pemilu itu sudah ditagih oleh kader PDIP.
"Ditagih PDI-P tuh!," ujarnya menambahkan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengungkapkan dukungannya terkait penundaan Pemilu 2024.
Dukungan itu dikuatkan olehnya dengan big data masyarakat Indonesia melalui media sosial, yang diklaim setuju pula dengan wacana tersebut.
Baca Juga: Cek Bansos BPNT Kartu Sembako 2022 Online Lewat HP Melalui Link cekbansos.kemensos.go.id
Pendapat itu lantas ditanggapi oleh Politisi PDIP Hasto Kristiyanto melalui Kuliah Umum di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU) dengan tema "Indonesia dalam Geopolitik Global".
Hasto Kristiyanto meminta Luhut memberikan klarifikasi terkait big data yang dimaksud dalam pembahasan penundaan Pemilu 2024.
Selain itu, ia juga mempertanyakan kapasitas Luhut dalam menyampaikan pembahasan tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman.
Baca Juga: AS Siap Tekan Rusia Lebih Keras Usai Kremlin Dituduh Tembakan Rudal ke Perbatasan Ukraina-Polandia
Sebab menurutnya, big data seharusnya digunakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang mendesak terkait kerakyatan, seperti kelangkaan minyak goreng atau kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Menurut saya, Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," ujar Hasto Kritiyanto dilansir dari Antara.
Kemudian, Politisi PDIP tersebut juga mengingatkan para menteri agar tidak memiliki pandangan yang berbeda dengan Presiden Jokowi terkait Pemilu 2024.
Baca Juga: Bersembunyi dari Pasukan Rusia, Warga Sipil Ukraina Malah Terjebak di Masjid Mariupol yang Ditembaki
Sebab ia menerangkan, Presiden Jokowi sudah berulang kali menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu dilakukan sesuai tanggal yang ditentukan, yakni 14 Februari 2024.
"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?," tuturnya.***
