Network
PR DEPOK - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayanti mengomentari soal keputusan pemerintah akan menghapus tenaga honorer di lingkup kerja birokrasi.
Sebagai informasi, penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pemerintah berlaku sejak November 2023 alias tahun depan.
Dalam keterangannya, anggota DPR ini mengingatkan pemerintah agar mencari solusi. Pasalnya, peghapusan tenaga honorer akan memberikan efek pengangguran tinggi.
"Kami minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker," kata Kurniasih.
Baca Juga: Ciro Alves Cedera Patah Tulang, Begini Penjelasan Tim Dokter Persib Bandung
"Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini," tutur dia lagi, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari DPR RI.
Sejauh ini, katanya, baru ada solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidikan. Namun untuk bidang kesehatan, tenaga penyuluh, administrasi belum ada solusi jelas.
"Dari 400 ribu hanya terserap 50 ribu, artinya tidak semua bisa terserap menjadi PNS atau PPPK. Sementara dari Pemda bilang masih tetap perlu tenaga honorer," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Baca Juga: Muhammdiyah Resmi Tetapkan Idul Adha 2022 Jatuh pada 9 Juli
"Jangan sampai nanti saat dihapus, pelayanan pada masyarakat ikut bermasalah," pungkas Kurniasih Mufidayanti mengakhiri keterangannya.
