Network
PR DEPOK - Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan atau pengaduan terkait masalah pertanahan, kini pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan hotline pengaduan.
Peluncuran hotline pengaduan mafia tanah tersebut dilakukan langsung oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian pada Rabu 27 Juli 2022.
"Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan," kata Hadi Tjahjanto, seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari PMJ News.
"Selain memiliki aplikasi LAPOR, saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000," ungkapnya menambahkan.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa hotline pengaduan tersebut akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) atau Kepala Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.
"Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (Key Performance Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi bahkan demosi di tubuh ATR/BPN," tegasnya.
Baca Juga: Mengenal Cacar Monyet atau Monkeypox, Mulai dari Penularan hingga Cara Pencegahan
"Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan," sambung Hadi Tjahjanto.
Dirinya mengaku, akan fokus pada satu pertanyaan setelah dilantik sebagai Menteri ATR/BPN.
Pertanyaan tersebut, tidak lain adalah menjawab kepercayaan masyarakat terkait masalah pertanahan.
Baca Juga: Update Covid-19 Indonesia 27 Juli 2022: Jumlah Kasus Corona Baru Hari Ini Tambah 6.438
"Semenjak dilantik saya terus fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat bisa percaya dan menjadi dekat dengan ATR/BPN," tukasnya.
"Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat," ujar Hadi Tjahjanto.
Menurutnya, selain hotline pengaduan, pada kesempatan yang sama dia juga meluncurkan program pelayanan tanah akhir pekan (Pelataran), dan pembukaan loket prioritas yang dikhususkan bagi pengurus tanah secara langsung, tidak diwakili pihak ketiga.
Baca Juga: Kenapa BPNT Juli 2022 Tak Kunjung Cair? Simak Informasi Terbaru hingga Cara Adukan ke Kemensos
"Kita berikan karpet merah untuk warga yang mengurus sendiri administrasi tanahnya," ucap Hadi Tjahjanto. ***
