Network
PR DEPOK - Brigjen Pol. Hendra Kurniawan telah menjalani sidang etik terkait kasus obstraction of justice dalam proses penyidikan terkait pembunuhan Brigadir J.
Berdasarkan hasil sidang yang digelar pada Senin, 31 Oktober 2022 tersebut, Pimpinan Sidang Komisi Kode Etik (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap Brigjen Pol. Hendra Kurniawan.
Keputusan pemecatan Hendra Kurniawan secara tidak hormat itu dijatuhkan pimpinan komisi sidang KKEP secara kolektif kolegial.
"Di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri Jakarta seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Senin, 31 Oktober 2022.
Kemudian dalam sidang etik tersebut, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divpropram Polri ini juga dinyatakan bersalah, karena melakukan perbuatan tercela.
Hal tersebut akhirnya yang membuat Hendra Kurniawan dijatuhi sanksi etik dan sanksi penempatan khusus selama 29 hari.
"Jadi sanksi patsus itu sudah dijalankan oleh yang bersangkutan," tuturnya.
Baca Juga: Cek PKH Bulan November 2022 Secara Online Lewat cekbansos.kemensos.go.id
Kendati demikian, Dedi Prasetyo enggan mengungkap terkait ada atau tidaknya pengajuan banding dari Hendra Kurniawan atas sanksi kode etik tersebut.
Persidangan kode etik yang dilakukan terhadap Hendra Kurniawan ini diketahui berlangsung dari pukul 08.00 WIB pagi sampai dengan pukul 17.15 WIB sore di Ruang Sidang Divisi Propam Polri, Gedung TNCC, Mabes Polri.
Selain Hendra Kurniawan, turut hadir 17 orang saksi dalam sidang etik ini.
Baca Juga: Cara Dapatkan BPJS Kesehatan Gratis dan Bansos Lainnya, Siapkan KK dan KTP
Sementara Hendra Kurniawan sendiri sebelumnya sudah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir atau obstraction of justice.
Dia juga telah menjalani sidang pidana terkait kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Selain kasus obstraction of justice, mantan anak buah Ferdy Sambo ini juga terjerat dugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan pesawat pribadi untuk mengunjungi orang tua Brigadir J di Jambi.***
