Network
PR DEPOK - Publik tengah menyoroti pemberian izin kembali ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Edhy Prabowo.
Kebijakan Edhy Prabowo itu menuai sorotan, salah satunya dari mantan pendahulunya Susi Pudjiastuti yang membuat larangan kebijakan ekspor benih lobster.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Koordinator Persatuan Nelayan Nasional Hadi Suprapto yang mempelesetkan akronim nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menjadi Gelindra (Gerakan Lobster Indonesia Raya).
Baca Juga: Peneliti Temukan Fosil Ikan Predator Raksasa di Danau Amerika Selatan, Diduga Berusia 70 Tahun
Dikutip dari RRI oleh Pikiranrakyat-depok.com, pelesetan nama ini merujuk pada polemik perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir benih lobster oleh Menteri KKP Edhy Prabowo kepada kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengannya di partai.
Edhy Prabowo diketahui merupakan salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang kini masuk dalam jajaran partai pendukung pemerintah.
"Bisnis benih lobster telah menjadi, Kementerian KKP menjadi ladang rente para kader Gerindra. Dan membuat Gerindra jadi Gelindra (Gerakan Lobters Indonesia Raya)," kata Hadi dalam keterangan pers pada Selasa, 7 Juli 2020.
Hadi menjelaskan, bisnis benih lobster menjadi ladang rente karena banyak sekali kader Gerindra menikmati kemudahan dari Menteri KKP.
Baca Juga: Tiba di Indonesia, TKI yang Selamat dari Hukuman Mati Jalani Karantina 14 Hari di RSD Wisma Atlet
"Pemberian kuota ekspor benih lobster oleh Menteri KKP kepada sejumlah perusahaan milik kader Gerindra menunjukkan nepotisme dan kolusi yang kuat," duganya.
Tidak hanya mengkritik Edhy Prabowo, Hadi menilai Calon Presiden di Pilpres 2019 Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan juga seolah-olah menutup mata.
"Jadi Prabowo sepertinya tutup mata, tidak sesuai dengan pernyataannya dan sikapnya untuk memberantas bisnis rente yang ada di semua sumber-sumber alam di Indonesia yang banyak merugikan masyarakat," ucap Hadi.
Padahal menurut dia, untung nelayan sangatlah kecil. Kesejahteraannya pun belum tentu terjamin.
Baca Juga: Buntut Polemik UU Keamanan, Tiongkok Keluarkan Peringatan Perjalanan ke Kanada untuk Warganya
"Bohong besar saja kalau nantinya ekspor benih lobster memberikan kesejahteraan pada nelayan lobster. Karena kenyataannya harga beli benih lobster sangat murah oleh para pencari rente di Kementerian KKP. Tidak kami bayangkan jika waktu itu Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Maka semua departemen akan jadi bisnis rente bagi antek-antek Prabowo Subianto," kata Hadi.
"Untungnya Jokowi yang kepilih lagi. Jokowi jadi contoh tidak ada satu keluarganya pun yang mendapatkan kemudahan berbisnis dadakan dari kebijakan-kebijakannya," ucap Hadi.
Sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkapkan kini ada 31 perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir lobster.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI kemarin, Edhy membantah kementeriannya menerbitkan izin secara tidak transparan bahkan menguntungkan pihak tertentu. Ditegaskan izin tersebut diberikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar 3.000 Karyawan Lion Air Grup Terkena PHK oleh Pihak Perusahaan
“Masalah perusahaan masalah siapa yang diajak, kami tidak membatasi dia harus perusahaan. Koperasi boleh tapi saya tidak bisa menentukan. Siapa yang mendaftar, kami terima dan verifikasi,” ucap Edhy dengan tegas.
Edhy juga mengklaim keputusan pembukaan izin ekspor benih lobster adalah untuk memfasilitasi nelayan yang sehari-hari bekerja untuk menangkap benih.***
