Network
PR DEPOK - Kementerian Kesehatan memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Namun, akhir-akhir ini Kementerian Kesehatan mengalami masalah baru, yaitu praktik pemalsuan surat yang mencatut pejabat di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Surat-surat palsu tersebut tersebar luas di media sosial.
Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Kemenkes, bahwa menurut dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, ada tiga surat palsu yang beredar dan memuat perihal kontrak kerjasama pengembangan dan pemeliharaan program SATUSEHAT.
Surat pertama bernomor HK.798439/874-00030-32/20221004/PL, berisi tentang pembelian sistem perangkat keras dan perawatan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan PT. Arsi Mandiri Utama tanggal 7 Oktober 2022.
Dalam surat tersebut, pihak yang bertanda tangan adalah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dr. Azhar Jaya, SKM, MARS dan Direktur Utama PT. Arsi Mandiri Utama, M. Habie Wirachman.
Baca Juga: Berikut Jadwal SIM Keliling Kota Depok Hari ini, Jumat 10 Februari 2023
Surat kedua bernomor HK.87309/8731-987358.929/2022208/PL, berisi tentang pengembangan platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan PT. Arsi Indogas.
Sementara itu, surat ketiga bernomor 8098/HK-098/XXI mencatut nama Direktur Kesehatan Primer, Yanti Herman, dan berisi tanggapan presentasi pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Arsi Indogas tanggal 27 Januari 2023.
Dr. Nadia menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan tidak pernah menjalin kerjasama dengan pihak terkait dan surat-surat tersebut dapat dipastikan palsu.
''Surat-surat yang beredar tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dengan mencatut nama-nama pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan,'' ujar dr. Nadia.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Kota Depok Hari Ini Jumat, 10 Februari 2023, Ada di 2 Lokasi Ini
Menurut dr. Nadia, pemalsuan surat tersebut sangat merugikan baik Kementerian Kesehatan maupun masyarakat luas.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati apabila menerima surat yang mengatasnamakan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, terlebih mengenai kerjasama yang belum pernah diumumkan.
Masyarakat juga disarankan untuk melaporkan surat-surat palsu tersebut kepada pihak berwajib atau Kementerian Kesehatan.
Kementerian Kesehatan juga sedang melakukan investigasi dan penyidikan terhadap pelaku pemalsuan surat tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mengungkap siapa pelaku yang menyebarluaskan surat palsu dan menjamin agar tindakan seperti ini tidak terulang kembali.
Baca Juga: Apa Manfaat Terdaftar di Dalam DTKS? Cek Apakah Anda Penerima Bansos 2023 atau Bukan
Pemalsuan surat merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan Kementerian Kesehatan, tetapi juga merusak citra dan integritas Kementerian itu sendiri.
Kementerian Kesehatan berjanji akan berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk memproses tindakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat dan menjamin agar tindakan tersebut tidak terulang kembali.
Sebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat untuk bekerjasama dan membantu dalam upaya pencegahan tindakan pemalsuan surat.
Kementerian Kesehatan juga akan terus berkoordinasi dan berkoordinasi dengan pihak berwajib dalam mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan terpercaya.***
