Network
Mantan Rektor Universitas Ahmad Dahlan itu juga menilai bahwa pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan mengevaluasi POP tidak jelas, baik dari segi konsep hingga sistem rekrutmen. Ketidakjelasan ini ditunjukan dari proposal yang masuk dan juga disetujui oleh Kemendikbud.
“Itu terlihat bahwa Pak Menteri masih memberi harapan kepada organisasi penggerak yang lulus POP padahal organisasi itu tidak kredibel dan tidak layak didanai sampai miliaran rupiah,” kata Kasiyarno.
Namun, menurut Ketua LP Ma'arif NU, Z. Arifin Junaidi mengatakan, seharusnya Nadiem Makarim tak perlu meminta maaf kepada 3 organisasi besar itu terkait kisruh POP Kemendikbud.
Menurut Arifin, kesalahan Nadiem Makarim justru kepada bangsa dan negara serta dunia pendidikan.
Baca Juga: Seperti Mimpi, 1.000 Jemaah Haji Jalani Ritual Tawaf dan Sai dengan Social Distancing
“Menurut pandangan saya, tidak ada kesalahan Mas Menteri (red.Nadiem) kepada Muhammadiyah, NU, dan PGRI. Karena kesalahan Mas Nadiem itu justru kepada bangsa dan negara serta dunia pendidikan kita, jadi bukan kepada kami,” katanya.
Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa LP Ma'arif NU tetap berkomitmen untuk tidak bergabung ke POP lantaran NU sendiri telah menjalankan program penggerak secara mandiri.
“Jadi sebelum kami diajak ke POP, kami juga telah melaksanakan program penggerak sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, jadi kalau tidak ikut POP Mas Menteri pun kami tetap melaksanakan program penggerak. Pelatihan kepada kepala sekolah, pelatihan kepada guru tetap kami laksanakan bergabung atau tidak bergabung dengan program Mas Menteri, tidak ada pengaruhnya,” kata Arifin.***
