Network
PR DEPOK – Hari Persandian Nasional diperingati setiap tanggal 4 April. Penetapan hari penting nasional ini, menandai lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
BSSN bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi.
Baca Juga: Nasib Pasien Usai Ibu Ida Dayak Batal Lakukan Pengobatan Alternatif di Kostrad Cilodong Depok
Sejarah 4 April Hari Persandian Nasional
Pada zaman pendudukan kolonial Belanda, tidak ada pribumi yang dipercaya untuk mengemban tugas di bidang persandian.
Di tengah-tengah bergejolaknya revolusi pesta kemerdekaan, dr. Roebiono Kertopati yang saat itu bekerja sebagai dokter di Kementerian Pertahanan Bagian-B (IntelUen), pada tanggal 4 April 1946 menerima penugasan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mr. Amir Syarifuddin, untuk membentuk sebuah badan pemberitaan rahasia untuk kepentingan pemerintahan, sekaligus merangkap sebagai pimpinannya.
Awalnya nama lembaga tersebut adalah Dinas Kode, yang kemudian berkembang cakupan tugas dan fungsinya dalam mengamankan komunikasi negara. Sehingga diubah nama menjadi Djawatan Sandi pada 2 September 1949.
Atas keahlian yang dimiliki Roebiono secara otodidak, penyusunan kode sandi terkadang dilakukan menggunakan kedua tangan sekaligus.
Pengetikan buku kode sandi pun dikerjakan oleh orang-orang dekatnya, seperti sang adik Sriwati dan keponakannya Roekmini alias Loeki.
Sistem kode sandi itu terdiri dari 10.000 kata yang dibuat dalam Bahasa Indonesia sebanyak rangkap 6 (enam) dan dikenal dengan sebutan Buku Code-C (Besar).
Selain tugas utama itu, Badan Persandian juga melaksanakan pengupasan kode-kode yang berasal dari negara asing.
Baca Juga: KJP Plus bulan April 2023 Resmi Cair Hari Ini, Berikut Daftar Nama Penerima Jenjang SD-SMK
Selain itu, juga melaksanakan tugas tambahan ‘Dinas Kurir’ untuk memonitor berita-berita dari dalam dan luar negeri yang dibutuhkan Bagian Sensor Kementerian Pertahanan Bagian-B.
Terbentuknya Badan Siber dan Sandi Negara
Konteks sejarah tersebut menjadikan 4 April ditetapkan sebagai Hari Lahir Persandian Republik Indonesia, yang hingga saat ini dilestarikan sebagai tonggak lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi keamanan informasi negara.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7/1972 tanggal 22 Februari 1972, nama dari Djawatan Sandi berubah menjadi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Seiring dengan konsolidasi dan pengaturan struktur kelembagaan pemerintah pada waktu itu, landasan hukum Lembaga Sandi Negara terus diperbarui, di antaranya pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, dan pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999. Terakhir melalui Keppres 103/2001.
Hingga sekarang, sejak 19 Mei 2017 nama Lemsaneg berganti menjadi Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN. Bertugas untuk mengkonsolidasikan kewenangan, tugas, dan fungsi yang tumpang tindih antar lembaga terkait siber seperti dengan Kominfo, BIN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Polri.***
