Network
PR DEPOK - Dalam sebuah pengadilan di Jakarta Timur pada tanggal 8 Juni 2023, terungkap fakta menarik mengenai Haris Azhar.
Terdapat pesan WhatsApp yang menghubungkannya dengan sosok penting, Luhut Pandjaitan. Pesan tersebut sebenarnya membawa latar belakang yang menarik, yakni perjuangan Haris untuk masyarakat adat Papua dalam konteks saham Freeport.
Ternyata, isi pesan WhatsApp itu adalah permohonan Haris Azhar kepada Luhut Pandjaitan untuk memperjuangkan saham Freeport bagi masyarakat adat Papua.
Freeport, perusahaan yang beroperasi di tanah Papua, sebelumnya telah berjanji untuk memberikan 10 persen saham kepada masyarakat setempat.
Dan inilah yang ingin dibahas oleh Haris saat ia menghubungi Menko Marves tersebut.
Kisah ini tidak berhenti di sana. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Haris Azhar diketahui menghubungi Luhut Pandjaitan untuk meminta bantuan terkait karyawan Freeport.
Kedekatan antara Haris dan Luhut nampaknya tidak berkurang seiring berjalannya waktu. Pada tanggal 28 Februari 2021, mereka kembali berbicara tentang isu yang sama.
Dengan langkah-langkahnya, Haris Azhar berusaha memastikan janji Freeport untuk memberikan saham kepada masyarakat Papua tidak hanya menjadi wacana belaka.
“Itu, Pak, urusan karyawan Freeport. Bapak harus bantu lah, minggu depan saya temui Bapak, ya,” katanya sebagai kuasa hukum masyarakat adat Papua dalam chat dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Pikiran-Rakyat.con, pada 23 Oktober 2019.
“Pak, melanjutkan telepon saya ke Bapak 2 minggu lalu, saya minta waktu ke Bapak untuk membawa/ketemuan dengan para ketua adat dari masyarakat asli di sekitar wilayah Tembaga Pura areal lokasi Freeport,” ujar Haris dalam chat pada 28 Februari 2021.
“Mereka mau mengadu dan minta bantuan ke Bapak perihal saham mereka yang tak kunjung jelas distribusi dan peruntukannya. Saya berharap Bapak bisa sediakan waktu untuk temui mereka. Terima kasih dan saya tunggu kabar baiknya dari Pak Luhut. Salam hormat,” tuturnya lagi.
Pada tanggal 28 Februari 2019, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua periode 2014-2020, Hery Dosinaen, mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait divestasi 10 persen saham Freeport.
Baca Juga: Sibuk Urusan Pilpres 2024, Pengamat Sebut Jokowi Akan Dikenang dengan Julukan 'Bapak Cawe-Cawe'
Menurutnya, janji ini hanyalah sekadar angan belaka. Pernyataan tersebut mencuat dalam sebuah pemberitaan yang dipublikasikan di laman resmi Pemerintah Provinsi Papua.
“Terkait divestasi saham Freeport, menurut saya, baru bersifat retorika dan wacana yang hanya buat kita menjadi termanipulasi dengan pikiran kita atas segala janji dan lain sebagainya. Intinya, 10 persen saham itu seperti apa, pembayarannya bagaimana, kami belum mengetahuinya,” katanya di Jayapura, 27 Februari 2019.
Selain itu, Hery juga mencatat kekalahan Pemerintah Provinsi Papua di Mahkamah Agung terkait gugatan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Freeport, meskipun gugatan tersebut sebelumnya dimenangkan di Mahkamah Konstitusi.
“Ada informasi Papua tidak bisa terima deviden karena Freeport rugi. Saya kita ini merupakan satu pernyataan yang menggelitik dan saya harap gubernur segera undang kita semua lalu duduk bersama membahas masalah ini,” ujarnya.
Baca Juga: Sinopsis Film Kutukan Sembilan Setan, Ternyata Diangkat dari Kisah Nyata!
“Sudah begitu, Freeport pun meminta penambahan 1.000 hektare untuk eksplorasi tambang. Namun untungnya belum mendapat izin atau rekomendasi gubernur, sehingga kita harap posisi Papua ke depan bisa lebih diuntungkan, sebab penambangan dilakukan di atas tanah orang bumi cenderawasih,” pungkasnya.***
Artikel ini pernah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul Bukan Papa Minta Saham, Haris Azhar Perjuangkan Saham Freeport untuk Masyarakat Adat Papua
