Network
PR DEPOK - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak membubarkan atau mencabut izin Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan pertimbangan banyaknya santri dan pelajar yang menimba ilmu di sana.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memberikan penjelasan mengenai hal ini, dengan menekankan bahwa keputusan tersebut didorong oleh pertimbangan terhadap masa depan para siswa dan jumlah yang signifikan dari mereka yang mencari ilmu di lembaga tersebut.
Pendekatan ini bertujuan untuk membina dan memperbaiki keyakinan agama dan pemahaman nasional di dalam Al-Zaytun, dengan menyajikan alternatif penutupan melalui pengembangan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip iman yang benar dan persatuan nasional.
“Diproses untuk Panji Gumilangnya. Kalau itu kan nanti ada sesuatu yang saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa,” kata Wapres, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: BLT BPNT Juli 2023 Rp400.000 Kapan Cair ke KKS Mandiri BRI BNI? Cek Perkiraan Tanggalnya di Sini
Wapres menjelaskan bahwa pemerintah memilih untuk membina dan mengoreksi akidah dan pemahaman kebangsaan di pesantren tersebut.
Dijelaskan Maruf, bahwa itu perlu dilakukan pembinaan, jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar.
“Belum ada keputusan sampai ke situ, kita (pemerintah) belum sejauh itu untuk memutuskan. Mendiskusikan sih sudah pernah, tapi kita tidak memutuskan hal yang seperti itu,” kata Mahfud usai melaporkan penanganan polemik Al Zaytun kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Selasa.
Wapres menyatakan bahwa pemerintah mempercayakan penanganan Pondok Pesantren Al-Zaytun kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
