Network
PR DEPOK - Nampaknya polemik ucapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berharap Sumatra Barat (Sumbar) bisa menjadi provinsi yang turut mendukung Pancasila terus dapatkan tanggapan berbagai pihak.
Setelah sebelumnya tanggapan keras datang dari mantan Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring serta Juru Bicara (Jubir) PKS Handi Risza, kali tanggapan datang dari sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Jumat 4 September 2020, Asvi Warman Adam menilai polemik ucapan Puan Maharani yang berharap Sumbar turut mendukung Pancasila dipicu oleh berbagai faktor.
Baca Juga: Ucapan Puan Maharani Soal Sumbar Kurang Pancasila Dinilai Memojokkan, PKS: Segera Minta Maaf!
Lebih lanjut kata dia, akar masalah tak hanya soal suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di daerah pemilihan Sumbar, melainkan adanya sentimen di masa lalu ketika era Pemerintah Presiden Soekarno dengan masyarakat Sumbar disebut turut menyumbang polemik tersebut.
Adapun sejarah yang dimaksud, dikatakan dia, berkaitan erat dengan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan di Sumbar pada tahun 1958 di era kepemimpinan Soekarno.
Masalah itulah, ujar Asvi Warman Adam menjadi salah satu pemantik pernyataan Puan Maharani sebelumnya yang seolah menganggap warga Sumbar tak Pancasilais.
Baca Juga: Eri Cahyadi Didukung PDIP Jadi Cawalkot Surabaya, Tri Rismaharini: Nggak Apa, Biar Saya yang Turun
"Pemerintah pusat era Soekarno dianggap sebagai aktor yang menumpas PRRI," katanya.
