Network
PR DEPOK - Kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hingga saat ini masih menjadi bahan perbincangan banyak pihak,
Sebelumnya, beberapa politi seperti Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Said Didu, Refly Harun mendeklarasikan KAMI di Lapangan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Agustus 2020.
Sejak saat itu, muncul suara kontra dari beberapa pihak yang menyindir dan menyarankan agar KAMI alangkah lebih baik dijadikan partai politik (Parpol) ataupun organisasi massa
(Ormas).
Baca Juga: Tanggapi Ucapan Puan Maharani, Pakar: Maknanya Dalam, Sayang Ada yang Giring Wacana Negatif
Terkait hal itu, salah satu deklarator yang juga sebagai ahli Hukum Tata Negara yakni Refly Harun menanggapi sejumlah tanggapan kontra tersebut, yang disampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya.
Untuk diketahui bahwa yang mengatakan KAMI lebih baik dijadikan parpol ataupun ormas yakni Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon melalui cuitan di Twitter
pribadinya @fadlizon.
Dalam unggahan video tersebut, Refly Harun mengatakan apabila KAMI dijadikan parpol ataupun ormas maka nantinya yang terjadi koalisi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar.
"Justru kalau dijadikan parpol ataupun ormas maka gerakan ini tidak lincah dan tidak cair. Nanti akan terlalu kaki dan akan terjebak dengan perebutan kekuasaan dengan kontestasi elektoral yang saat ini masih penuh 'kecurangan'," kata Refly Harun dalam video di Youtube pribadinya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Berbeda dengan Gibran Rakabuming, Bobby Nasution Gunakan Vespa Saat Daftar Cawalkot ke KPU
Selain itu, Refly Harun menilai akan sulit apabila ingin masuk ke dalam rezim yang saat ini masih kacau. Justru nantinya akan membuat KAMI terjebak dalam lubang yang sama apabila dipaksakan menjadi parpol ataupun ormas.
"Semisal kita masuk ke sebuah rezim kedunguan, nanti kita jadi 'dungu' juga. Malah kita akan terjebak ke dalam lubang yang sama seperti keledai," ucap Refly Harun.
Dalam video itu, pria kelahiran Palembang 26 Januari 1970 ini pun menyinggung persoalan pemilihan kepala umum (Pemilu) yang mahal hingga menghabiskan biaya triliunan, akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang optimal.
"Habiskan anggaran hingga triliunan, tapi yang kita hasillkan hanya orang-orang yang melakukan kecurangan yang duduk dalam kursi pemerintahan," ujar dia.
Baca Juga: Tak Suka Istri Melahirkan Bayi Perempuan, Seorang Suami dengan Keji Meracuni Anaknya yang Baru Lahir
Ia pun menyinggung soal adanya penyerangan yang dilakukan para pendukung pemerintah bahkan buzzer kepada seseorang ataupun kelompok yang melontarkan kritikan kepada rezim yang tengah berkuasa.
Hal itu, kata dia, dialami oleh Fadli Zon sebagai anggota DPR dan apa yang dilakukannya dengan mengkritik pemerintahan sudah benar.
"Karena kan memang tugas dari DPR itu mengontrol pemerintah yang tengah berkuasa saat ini," kata dia.
Akan tetapi, bilamana DPR yang diketahui lembaga kontrol eksekutif tak berjalan lancar, maka dengan munculnya KAMI yang digagas oleh warga sipil seperti KAMI adalah hal yang
wajar.
Baca Juga: Masuk Golongan Rentan Terhadap Covid-19, Studi Ungkap 75 Persen Kematian Lansia Disertai Demensia
Karena, kata Refly Harun, peran warga sipil pun harus mengkritik apabila DPR sebagai wakilnya tidak melakukan perannya sebagaimana mestinya.***
