Kontroversi 'Dirty Vote': Cetuskan Diskusi Pro dan Kontra dalam Kesadaran Publik, Bawaslu Buka Suara

- 13 Februari 2024, 11:21 WIB
Film dokumenter berjudul "Dirty Vote" yang baru dirilis di Youtube pada Minggu 11 Februari 2024 menuai polemik dan beragam pendapat publik Indonesia, menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa itu bagian dari dinamika politik yang ada di Indonesia.
Film dokumenter berjudul "Dirty Vote" yang baru dirilis di Youtube pada Minggu 11 Februari 2024 menuai polemik dan beragam pendapat publik Indonesia, menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa itu bagian dari dinamika politik yang ada di Indonesia. /Foto/ Grup Whats App/

Menangani Kasus Secara Bertanggung Jawab

Meskipun dihadapkan pada kasus-kasus yang diperdebatkan dalam film, Bawaslu menegaskan telah menangani masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanganan tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Bawaslu siap bertanggung jawab atas setiap langkah yang diambil.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan," ungkapnya.

Baca Juga: Membanggakan! Putri KW Berhasil Raih Poin Pertama Tim Putri Indonesia dalam Kejuaraan BATC 2024 di Malaysia

Mendorong Kesadaran Warga Negara

Film dokumenter 'Dirty Vote' tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga merupakan edukasi bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Diharapkan bahwa film ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada setiap individu sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Baca Juga: Enak! Ini 6 Kedai Mie Ayam Favorit di Jakarta Timur, Rasanya Bikin Nagih

Pandangan Masyarakat

Pro dan kontra telah mewarnai tanggapan masyarakat terhadap film dokumenter 'Dirty Vote' dalam waktu yang singkat sejak dirilis.

Sebagian mendukung film tersebut, melihatnya sebagai sebuah inisiatif penting dalam membuka wawasan tentang proses pemilu dan memicu diskusi yang lebih luas tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Namun, di sisi lain, ada juga yang menentangnya, merasa bahwa film tersebut mungkin terlalu tendensius atau tidak sepenuhnya menggambarkan situasi yang sebenarnya.

Baca Juga: Ada Insentif Rp4,2 Juta: Lakukan Ini Saat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 63 pada Februari 2024

Halaman:

Editor: Nur Annisa


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah