Kontroversi 'Dirty Vote': Cetuskan Diskusi Pro dan Kontra dalam Kesadaran Publik, Bawaslu Buka Suara

- 13 Februari 2024, 11:21 WIB
Film dokumenter berjudul "Dirty Vote" yang baru dirilis di Youtube pada Minggu 11 Februari 2024 menuai polemik dan beragam pendapat publik Indonesia, menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa itu bagian dari dinamika politik yang ada di Indonesia.
Film dokumenter berjudul "Dirty Vote" yang baru dirilis di Youtube pada Minggu 11 Februari 2024 menuai polemik dan beragam pendapat publik Indonesia, menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa itu bagian dari dinamika politik yang ada di Indonesia. /Foto/ Grup Whats App/

PR DEPOK - Dalam suasana penuh dengan apresiasi, Bawaslu RI mengakui penerimaan terhadap saran dan kritik yang disajikan dalam film dokumenter 'Dirty Vote'.

Menurut Lolly Suhenty, anggota Bawaslu, kritik merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas kinerja lembaga tersebut. Menit ke-57 dalam film tersebut memunculkan refleksi yang jujur dari Bawaslu akan kekurangan yang perlu diperbaiki.

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, pada Senin.

Baca Juga: BPNT Tahap 1 2024 Cair Rp200 Ribu: Simak Estimasi Pencairan dan Cara Cek Nama Penerima di Link Resmi

Lolly mengungkapkan bahwa dia telah menonton film dokumenter tersebut, khususnya memperhatikan bagian pada menit ke-57 yang mengulas tentang kritik terhadap kinerja Bawaslu selama Pemilu 2024 yang dianggap kurang kompeten.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Langkah Proaktif: Komunikasi Lebih Terbuka dengan Publik

Langkah proaktif diambil sebagai respons atas kritik yang disampaikan. Bawaslu berkoordinasi dengan tim humas untuk memastikan informasi yang disampaikan lebih luas dan jelas kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki pemahaman publik tentang peran dan kinerja Bawaslu.

Baca Juga: Resmi! Kemenag Memperpanjang Masa Pelunasan Biaya Haji Tahap 1 hingga 23 Februari 2024

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Halaman:

Editor: Nur Annisa


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x