Network
PR DEPOK - Dalam suasana penuh dengan apresiasi, Bawaslu RI mengakui penerimaan terhadap saran dan kritik yang disajikan dalam film dokumenter 'Dirty Vote'.
Menurut Lolly Suhenty, anggota Bawaslu, kritik merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas kinerja lembaga tersebut. Menit ke-57 dalam film tersebut memunculkan refleksi yang jujur dari Bawaslu akan kekurangan yang perlu diperbaiki.
"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, pada Senin.
Baca Juga: BPNT Tahap 1 2024 Cair Rp200 Ribu: Simak Estimasi Pencairan dan Cara Cek Nama Penerima di Link Resmi
Lolly mengungkapkan bahwa dia telah menonton film dokumenter tersebut, khususnya memperhatikan bagian pada menit ke-57 yang mengulas tentang kritik terhadap kinerja Bawaslu selama Pemilu 2024 yang dianggap kurang kompeten.
"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.
Langkah Proaktif: Komunikasi Lebih Terbuka dengan Publik
Langkah proaktif diambil sebagai respons atas kritik yang disampaikan. Bawaslu berkoordinasi dengan tim humas untuk memastikan informasi yang disampaikan lebih luas dan jelas kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki pemahaman publik tentang peran dan kinerja Bawaslu.
Baca Juga: Resmi! Kemenag Memperpanjang Masa Pelunasan Biaya Haji Tahap 1 hingga 23 Februari 2024
"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.
Menangani Kasus Secara Bertanggung Jawab
Meskipun dihadapkan pada kasus-kasus yang diperdebatkan dalam film, Bawaslu menegaskan telah menangani masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanganan tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Bawaslu siap bertanggung jawab atas setiap langkah yang diambil.
"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan," ungkapnya.
Mendorong Kesadaran Warga Negara
Film dokumenter 'Dirty Vote' tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga merupakan edukasi bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
Diharapkan bahwa film ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada setiap individu sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
Baca Juga: Enak! Ini 6 Kedai Mie Ayam Favorit di Jakarta Timur, Rasanya Bikin Nagih
Pandangan Masyarakat
Pro dan kontra telah mewarnai tanggapan masyarakat terhadap film dokumenter 'Dirty Vote' dalam waktu yang singkat sejak dirilis.
Sebagian mendukung film tersebut, melihatnya sebagai sebuah inisiatif penting dalam membuka wawasan tentang proses pemilu dan memicu diskusi yang lebih luas tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
Namun, di sisi lain, ada juga yang menentangnya, merasa bahwa film tersebut mungkin terlalu tendensius atau tidak sepenuhnya menggambarkan situasi yang sebenarnya.
Baca Juga: Ada Insentif Rp4,2 Juta: Lakukan Ini Saat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 63 pada Februari 2024
Meski demikian, dengan jumlah penonton yang mencapai lebih dari 6,2 juta hingga saat ini, 'Dirty Vote' telah membuktikan bahwa isu pemilu memang memiliki tempat yang signifikan dalam kesadaran publik.
Pemutaran film ini juga menjadi pendorong bagi Bawaslu untuk terus melakukan perbaikan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.***
