Dituding Jadi Biang Kerok Resesi RI, Kemenkeu: Dampak PSBB Jakarta pada Ekonomi Nasional Tidak Besar

- 25 September 2020, 19:11 WIB
Ilustrasi jalan kota Jakarta di kawasan Menteng Dalam.*
Ilustrasi jalan kota Jakarta di kawasan Menteng Dalam.* /ANTARA/Aprilio Akbar./

 

PR DEPOK – Sejak pandemi virus Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu, berbagai daerah dengan cepat mengambil langkah dengan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Lepas bulan keenam dan masih dalam kondisi pandemi, sejumlah daerah telah melonggarkan kebijakan PSBB tersebut.

Namun hal tersebut tidak berlaku untuk ibu kota Indonesia yakni DKI Jakarta. Setelah menjalani PSBB Total yang dikenal dengan PSBB Jilid I, PSBB Jakarta Jilid II resmi diberlakukan kembali hingga 11 Oktober 2020 mendatang.

Baca Juga: Demi 'Manjakan' Penumpang, KAI Resmikan Fasilitas Baru Sky Bridge di Stasiun Bandung

Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan COVID-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono melontarkan kritikan dengan mengatakan bahwa penyebab resesi ekonomi adalah karena kerja Anies Baswedan yang dinilai buruk.

Terkait kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan pendapatnya.

Menurutnya, PSBB Jakarta tidak akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia secara nasional.

Pendapatnya tersebut disampaikan Fabrio dalam kesempatan diskusi daring, di Jakarta, Jumat, 25 September 2020.

Baca Juga: Ungkapan Gatot Soal PKI Jadi Polemik, Wasekjen MUI: Kenapa Ada yang Marah Saat Komunis Disinggung?

“Dampak terhadap estimasi kita cukup maksimal. Jadi, untuk PSBB kita lihat tidak terlalu besar dampaknya,” ucapnya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

Ia mengatakan karena PSBB Jakarta hanya berlaku di satu wilayah saja dan masih banyak daerah lain yang berperan dalam kondisi ekonomi nasional meski tetap harus ada manajemen pengawasan yang baik.

Disamping itu, ia juga tidak menampik kontribusi perekonomian Jakarta yang cukup besar pada ekonomi Indonesia.

“Ekonomi Jakarta hanya berapa persen dari Indonesia, meski relatif besar. Tapi, daerah lain tidak ada pembatasan yang strict meski harus manajemen hati-hati,” katanya.

Baca Juga: Soal Pencopotan Gatot Nurmantyo, Pengamat: Diduga Ada Rivalitas Sesama Tentara di Istana

Selain itu, Febrio juga menyampaikan alasan lainnya PSBB Jakarta tidak terlalu berpengaruh pada ekonomi adalah tren belanja pada sektor ritel yang masih berada pada koridor positif.

Sementara itu, ia juga mengapresiasi kondisi masyarakat Indonesia yang menurutnya telah terbiasa dengan era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan munculnya berbagai ide kreatif dalam menciptakan berbagai usaha makanan yang beragam.

“Masyarakat sudah mulai terbiasa new normal tapi makan tidak berkurang bahkan bervariasi. Ini luar biasa perekonomian kita sangat agile meski sangat rendah dibandingkan 2019,” ucanya.

Baca Juga: Sebut Pencopotan Gatot Bukan karena G30S PKI, Refly Harun: Dia Ada Peluang Ganggu Kontesasi Pemilu

Di samping itu, Febrio mengatakan dampak PSBB Jakarta selama dua minggu kedepan masih akan terus dipantau pemerintah. Hal tersebut mengingat akan menjelang akan berakhirnya kuartal III 2020.

“Dampaknya ke kuartal III tidak besar, tapi kita terus pantau,” katanya.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: Permenpan RB


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x