Network
PR DEPOK - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat telah mendirikan Posko Satgas Ketenagakerjaan. Posko ini bertujuan untuk memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2024.
Dengan adanya posko ini, diharapkan para pekerja mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik terkait hak mereka atas THR Keagamaan.
Membantu Pekerja yang Mengalami Masalah THR Keagamaan
Posko ini merupakan inisiatif yang sangat membantu bagi pekerja yang mengalami masalah terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. THR Keagamaan merupakan hak bagi pekerja yang beragama untuk menerima tambahan penghasilan menjelang hari raya keagamaan mereka.
Baca Juga: Lirik Lagu Lucky Girl Syndrome oleh ILLIT: Yeah Luck, Yeah I’m a Lucky Girl!
Namun, seringkali terjadi kendala seperti pembayaran yang terlambat atau jumlah yang tidak sesuai, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja tersebut.
Dengan adanya posko ini, pekerja yang mengalami kendala terkait THR Keagamaan dapat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
Posko ini dapat memberikan informasi, petunjuk, dan bantuan dalam menyelesaikan masalah mereka, sehingga mereka dapat menerima hak mereka secara adil dan tepat waktu.
Jangkauan Posko
Posko Satgas Ketenagakerjaan tersebar di 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan di Bogor, Karawang, Cirebon, Bandung, dan Garut.
