Network
PR DEPOK – Di tengah ancaman pandemi COVID-19 dan badai kritik dari sejumlah pihak terhadap kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), nyatanya di periode kedua kepemimpinannya ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih cukup tinggi.
Hal tersebut dikonfirmasi dari hasil survei Voxpopuli Research Center yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik kepada Jokowi masih cukup tinggi.
"Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi hingga mencapai 64,7 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Sempat Diizinkan, Malaysia Kembali Tunda Mahasiswa Asing Masuk hingga 31 Desember 2020
Lebih lanjut, Dika menilai kebijakan yang diambil mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam hal menangani pandemi Covid-19 masih menjadi opsi terbaik.
Sebagai catatan, Jokowi telah menerapkan sejumlah langkah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap.
Meskipun demikian, menurut Dika masih ada sebanyak 30,6 persen yang menyatakan tidak puas.
"Masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden Jokowi," ujar Dika.
Baca Juga: Antisipasi Kendaraan Masuk Selama PSBB, Dishub Perketat Pemeriksaan di Lebak-Banten
Sementara itu, sisanya sebanyak 4.7 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Di tengah tingginya kepuasan terhadap Presiden, catatan perlu diberikan kepada para pembantu presiden di kabinet. Setidaknya ada sembilan menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk dengan penilaian di bawah 1 persen.
"Termasuk di antara sembilan menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (0.9 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0.7 persen), dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (0.1 persen)," ucap Dika.
Ironisnya, Dika mencontohkan peran Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan yang seharusnya menjadi sosok vital dalam krisis kesehatan dinilai tidak optimal.
Baca Juga: Peringati HUT ke-75 TNI, Jokowi Bicara Tentang Pertempuran Masa Depan dan Sinergitas TNI
Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau kini berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).
Sementara itu, masuknya Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yang sukses membangun startup unicorn masih dipertanyakan kinerjanya.
Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan kesulitan masyarakat untuk menggelar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Edhy Prabowo dikenal kontroversinya dengan mengizinkan ekspor lobster dan lembek dalam mengatasi illegal fishing.
Baca Juga: Sanggah Penolakan RUU Cipta Kerja, DPR: Undang-Undang Ini Akan Bawa Perubahan Positif
Dika menilai keputusan Edhy membalikkan kebijakan keras menteri sebelumnya dinilai publik sebagai keputusan yang tidak tepat.
Sementara itu, sejumlah menteri yang dinilai buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 persen), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (0.5 persen), Menteri Pariwisata Wishnutama (0,4 persen), dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0.3 persen).
Berikutnya, Menteri Sosial Juliani P. Batubara (0.3 persen) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0.2 persen). Sedangkan selebihnya masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0.1 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 3,0 persen.
"Sebaliknya, sejumlah menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25.3 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (18.8 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13.0 persen)," ucap Dika.
Baca Juga: Soal RUU Ciptaker Dibawa ke Paripurna, INDEF: Bukan Solusi Tepat Bantu Pemulihan Resesi Ekonomi
Menjelang setahun pemerintahan periode kedua, berdasarkan hasil Survei Voxpopuli Research Center menyarankan sebaiknya Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kabinet.
"Sebanyak 72.8 persen setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk, hanya 22.3 persen yang tidak setuju, dan 4.9 persen tidak tahu/tidak jawab," tutur Dika.
Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 20 September 2020 melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019.
Margin of error survei sebesar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.***
