Network
"Sinisme rakyat kepada DPR itu tidak bisa dihindari karena setelah dipilih anggota DPR itu tidak bisa dikendalikan oleh rakyat dan konstituennya," katanya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan apa yang disebut sebagai telepon Pak Ketum, Bu Ketum, Pak Sekjen, Bu Sejken, dan sebagainya adalah hal lumrah.
"Anggota DPR kita tidak independen, mereka bukan wakil rakyat, mereka adalah wakil parpol. Karena itu, kadang-kadang saya anggap mereka juga adalah korban dari sistem yang mereka sendiri tidak mampu untuk mengubahnya," ucapnya.
Baca Juga: Pengesahan UU Cipta Kerja, Keinginan Joko Widodo yang Menjadi Nyata di Masa Jabatannya
Lebih lanjut, Fahri Hamzah pun menyinggung soal dirinya menulis buku di akhir masa jabatannya di DPR pada tahun 2019 lalu.
"Karena saya terus terang ingin menegaskan bahwa kesalahan relasi antara daulat rakyat dengan daulat parpol apapun suatu hari akan menjadi bom waktu," katanya.
Pasalnya, ujar Fahri Hamzah, begitu anggota DPR dicoblos dan setelah itu dilantik dan terpilih, kemudian terpilih dan dilantik menjadi anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, namun mereka berhenti dan terpaksa menjadi wakil parpol.
"Kita jangan mengendalikan DPR dengan komando parpol," ucap Fahri, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Warta Ekonomi pada artikel "Fahri Hamzah Prihatin: Anggota DPR Bukan Wakil Rakyat, tapi Wakil Parpol" dengan sindikasi konten dari Sindonews.
Baca Juga: Dialog dengan Massa Soal Omnibus Law, Anies Baswedan: Anda Semua Sedang Berusaha Tegakkan Keadilan
Menurut dia, parpol harus dibiarkan bebas untuk mewakili konstituensinya atau mewakili rakyatnya.
