PR DEPOK - Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mereformasi kualitas manajemen sistem akreditasi sekolah/madrasah.
Perubahan atau reformasi yang dilakukan oleh BAN S/M mencakup pada level mendasar yaitu merancang sistem baru yang responsif terhadap digitalisasi.
Harapannya, dengan sistem dashboard monitoring secara otomatis dapat memberi notifikasi jika ada sekolah/madrasah yang kualitasnya menurun dengan sistem peringatan terkomputerisasi.
Baca Juga: Sebut Sandiaga Masuk Kabinet untuk Jaga Peluang 2024, Refly Harun: Bisa Jadi Pasangan Ganjar Pranowo
Dalam konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa 22 Desember 2020, Ketua Badan Akreditasi Nasional/Sekolah dan Madrasah (BAN/S-M), Toni Toharudin mengatakan bahwa jumlah sekolah yang terakreditasi di Indonesia semakin banyak.
Begitupun sekolah dengan status A dan B yang makin meningkat kuantitasnya.
“Kami telah melakukan akreditasi sebanyak kurang lebih 5.000 sekolah pada tahun 2020 ini,” ujar Toni dikutip pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi Kemendikbud, Rabu 23 Desember 2020.
Baca Juga: Ditawari Jadi Wakil Menteri, Abdul Mu'ti Akui Tolak Gabung Kabinet Indonesia Maju, Ini Alasannya
Toni menjelaskan, ada tiga sasaran akreditasi yaitu adanya indikasi penurunan kinerja menurut dashboard, sekolah/madrasah ingin meningkatkan status akreditasi, dan laporan masyarakat yang terverifikasi.
Namun, karena dashboard mendapatkan data berjenis sekunder yang berasal dari basis data kementerian yang terintegrasi, dashboard baru akan efektif jika data memiliki integritas.
Adapun data yang dimaksud adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud, Education Management Information System (Emis) milik Kementerian Agama, serta data asesmen Kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang terpadu dalam asesmen nasional.
Baca Juga: Pesan Presiden Bansos Harus Terealisasi 100 Persen, Mensos Risma Akan Fokus pada Masalah Orang Gila
Pada sistem penetapan akreditasi sekolah/madrasah, peran asesor juga tidak kalah penting dalam memberikan penilaian.
Asesor diharapkan dengan jujur memberikan penilaian berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan.
BAN-S/M sendiri terus melakukan pelatihan kepada asesor untuk nantinya siap turun ke lapangan.
Baca Juga: Presiden Minta Evaluasi Regulasi Ekspor Benih Lobster, Menteri KKP Trenggono Singung Soal Lingkungan
“Kami juga melakukan filterisasi kepada para asesor untuk memberikan asesor yang berkualitas dan kami juga terus melakukan pelatihan kepada para asesor,” ujar Toni melanjutkan.
Menanggapi permasalahan akreditasi pada sekolah di daerah 3T, BAN-S/M tengah mengkaji instrumen untuk akreditasi pada daerah tersebut.
Toni mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji kriteria untuk mengakreditasi sekolah di daerah 3T.
Baca Juga: Haikal Hassan Reaktif Covid-19, Polda Metro Jaya Undur Pemeriksaan hingga Kondisi Kesehatan Membaik
Dalam kesempatan tersebut, Toni Toharudin menyampaikan, penting bagi BAN-S/M mengevaluasi diri setelah 20 tahun akreditasi berjalan, tak lain karena menjadi salah satu bagian penting transformasi pendidikan yang menyeluruh.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan perubahan berjalan akuntabel dan partisipatif.
Salah satu cara yang dilakukan oleh BAN-S/M dalam mengevaluasi diri adalah dengan benchmarking kepada akreditasi di negara-negara lain untuk menilai efektivitas akreditasi yang sudah dijalankan.
Baca Juga: Respons Prabowo-Sandi Gabung ke Kabinet Jokowi, Ferdinand Hutahaean: Salah Satu Kebahagiaan Saya
“Walau kuota akreditasi memang ada constraint dari APBN sehingga tidak semua kuotanya bisa terpenuhi. Maka, ada backlog dari tahun ke tahun, misalnya sekolah/madrasah yang sudah habis masa akreditasinya belum bisa terjangkau,” ujar Toni menceritakan hambatan yang dihadapi dalam akreditasi.
Lebih lanjut, Anggota BAN-S/M Capri Anjaya menjelaskan mengenai sistem akreditasi yang dilakukan pada Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).
Capri mengungkapkan, instrumen akreditasi pada sekolah berstatus SPK berbeda dengan sekolah Nasional.
Baca Juga: Musibah Jelang Pemeriksaan, Petugas Dengan APD Lengkap Bawa Haikal Hassan ke RS Polri
Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Mendikbud No. 31 Tahun 2014, SPK memiliki sistem akreditasi yang berbeda dengan sekolah nasional.
Oleh sebab itu, sistem akreditasi yang akan disempurnakan BAN-S/M, patut mengakomodasi karakteristik SPK.
SPK merupakan sekolah formal maupun nonformal yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) dan Lembaga Pendidikan Asing (LPA).
Baca Juga: Prabowo-Sandi Masuk Kabinet, Mardani: Bisa Lemahkan Demokrasi, Bentuk Persepsi Kekuasaan Jadi Tujuan
Salah satu ketentuan izin operasional SPK adalah harus memiliki kerja sama dengan LPA yang sudah diakui dan terakreditasi di negara asalnya.
“Salah satu hambatan sekolah untuk mendapatkan status SPK adalah bekerja sama dengan LPA yang legal dan sudah terakreditasi,” ujar Capri.
Capri Anjaya menerangkan bahwa kurikulum yang diberlakukan oleh SPK merupakan kurikulum asing.
Baca Juga: Jelang Pemeriksaan oleh Kepolisian, Hasil Rapid Test Haikal Hassan Reaktif Covid-19
Namun begitu, terdapat beberapa kurikulum nasional yang wajib diajarkan pada sekolah tersebut di antaranya adalah Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama.
Pada kesempatan ini pula, BAN-S/M mengumumkan beberapa pengurus baru di tingkat provinsi untuk periode 2021.
Adapun nama-nama pengurus baru tersebut di antaranya sebagai berikut.
Baca Juga: Fadli Zon Singgung Hari Pelantikan Menteri, Faizal: Katanya Pengusung Akal Sehat, kok Percaya?
1. BAN-S/M Provinsi NTB, ketua: Dr. Syamsul Hadi, M.Pd, sekretaris: Ahmad Ikmal S. M.Si
2. BAN-S/M Provinsi Kalimantan Selatan, ketua: Dr. Ali Rachman M.Pd, sekretaris: Dr. H. Arif Sri Wiyana, S.Pd., M.Pd.
3. BAN-S/M Provinsi Kalimantan Utara, ketua: Qudratullah Polanagau, S.Ag., M.Pd, sekretaris: Kamaruddin, M.M.
Baca Juga: Usai Dilantik Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Baru, Sakti Wahyu Trenggono: Saya Akan ‘Belanja’
4. BAN-S/M Provinsi Papua Barat, ketua: Tuning Supriyadi, M.Pd, sekretaris: Wahono, S.pd.***