Network
Salah satu permasalahan penting dari ketiadaan pengajuan formasi ini adalah kepercayaan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan pusat soal siapa yang bertanggung jawab atas akomodasi PPPK.
"Pejabat di daerah masih setengah percaya ada pemekaran formasi sebesar ini dan diperbolehkan. Banyak pejabat daerah yang masih takut nanti pembayaran gaji guru PPPK dibebankan pada anggaran daerahnya," lanjut Nadiem dihadapan Komisi X DPR RI, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Baca Juga: Felicia Tissue Ulang Tahun, Sang Ibunda Berpesan: Jangan Menghakimi
Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa kewajiban finansial untuk guru PPPK ini akan dibebankan kepada Dana Alokasi Umum 2021, yang berarti ini akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Justru karena alasan itulah, Pemda menjadi ragu-ragu. Sebagian bahkan tidak percaya bahwa hal ini akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Berdasarkan data dari Kemendikbud, total usulan formasi dari Pemda yang telah tercatat, termasuk setelah adanya penyesuaian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terkait kebutuhan guru di setiap daerah, mencapai 513.390.
Baca Juga: Cek Fakta: Anies Baswedan Menyelewengkan Rp100 miliar dari Saham Perusahaan Miras, Simak Faktanya
Bahkan, Kemendikbud sendiri sudah siap dengan kapasitas yang direncanakan, yaitu satu juta formasi.
Dengan begitu, kurang dari 50% dari 106 daerah di Indonesia yang mengusulkan formasi untuk guru PPPK, dan itu jauh dari rencana kapasitas yang dicanangkan oleh Kemendikbud.***
