Network
Masukan yang diterima tersebut nantinya akan dibahas melalui rapat pleno untuk selanjutnya menjadi rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja.
Adapun aturan turunan itu berupa 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan empat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai turunan UU Cipta Kerja yang wajib dirampungkan dalam waktu tiga bulan atau sekitar 4 Februari 2021 setelah diundangkan pada 2 November 2020.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, penyampaikan masukan tersebut dapat dilakukan daring di antaranya melalui laman uu-ciptakerja.go.id, atau kanal bit.ly/tsakirimaspirasi.
Baca Juga: Muncul Hoaks Dugaan Korupsi Terhadap Erick Thohir, Stafsus Minta Penyebar Segera Ditindak Hukum
Tak hanya itu, masukan juga bisa dilakukan dengan mendatangi kantor Tim Serap Aspirasi yang berada di Posko Cipta Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pada beberapa kesempatan di antaranya sosialisasi kepada masyarakat, masukan juga disampaikan kepada tim independen tersebut.
Lanjut Franky, penyampaian rekomendasi kepada pemerintah, akan dilakukan secara simultan menyesuaikan aturan turunan (RPP/RPerpres) yang penyelesaiannya dipercepat, sebelum 4 Februari 2021.
Baca Juga: Ditanya Najwa Shihab Soal Dampak Kemenangan Gibran-Bobby bagi Jokowi, Yunarto Wijaya Jawab Begini
“Misalnya ada yang mau diselesaikan Januari, kebetulan kami ada beberapa yang dikeluarkan usulan rekomendasi untuk beberapa (RPP) yang kami dengar, akan ditetapkan, nah kami usulkan lebih dulu,” ujar Franky.***
