PR DEPOK - Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak lama. Baru-baru ini Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir telah memerintahkan polisi untuk melarang pengibaran bendera Palestina di tempat umum. Perintah ini dilayangkan sebagai tindakan keras terbaru oleh pemerintah Israel.
Melalui cuitan di akun Twitter pada Minggu, 8 januari 2023 waktu setempat, Ben-Gvir mengatakan, kepolisian Israel memberlakukan pelarangan pengibaran bendera Palestine Liberation Organization.
"Hari ini saya mengarahkan Polisi Israel untuk menegakkan larangan mengibarkan bendera PLO (Palestine Liberation Organization), apapun yang menunjukkan identitas organisasi teroris dari ruang publik dan menghentikan hasutan apapun terhadap Negara Israel," kata Ben-Gvir
Baca Juga: Terapkan Serangkaian Hukuman Karena Ini, Israel Cabut Izin Perjalanan Pejabat Palestina
Dilansir dari arabnews, perintah ini merupakan serangkaian langkah hukuman lainnya terhadap Palestina oleh Itamar Ben-Gvir sejak menjabat di akhir Desember 2022 lalu.
Sebelumnya, Ben-Gvir menuai kecaman internasional ketika ia mengunjungi tempat suci paling sensitif di Yerusalem, Kompleks Masjid Al Aqsa pada Selasa, 3 Januari 2023 lalu. Kunjungan dilakukan setelah berdiskusi dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Perintah terbaru dalam pengibaran bendera Palestina Ben-Gvir bukanlah pelarangan yang pertama.
Bendera merah, hijau, dan putih Palestina membawa simbolisme besar dalam konflik Israel-Palestina.
Pada Mei 2022 lalu, polisi Israel memukuli pengusung jenazah di pemakaman jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh yang terbunuh dan menyebabkan mereka hampir menjatuhkan peti mati.
Polisi merobek bendera Palestina dari tangan orang-orang dan menembakkan granat kejut untuk membubarkan massa.
Israel pernah menganggap bendera Palestina sebagai bendera kelompok militan yang mirip dengan Hamas Palestina atau Hizbullah Syiah Lebanon.
Setelah Israel dan Palestina menandatangani serangkaian perjanjian perdamaian sementara yang dikenal sebagai Kesepakatan Oslo, bendera tersebut diakui sebagai milik Otoritas Palestina, yang diciptakan untuk mengelola Gaza dan sebagian Tepi Barat yang diduduki.
Baca Juga: Sebut Ancaman Keamanan Meningkat, NATO dan Uni Eropa Perkuat Kerja Sama: Titik Kunci Stabilitas
Melansir dari The Guardian, aksi kontroversi yang berulang tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan setelah tahun paling mematikan dari konflik Israel-Palestina dalam hampir 2 dekade, menurut sebuah laporan oleh kelompok hak asasi Israel B' Tselem.
Pemerintah baru, Benjamin Netanyahu bergerak cepat melawan Palestina sebagai pembalasan atas dorongan Palestina agar badan peradilan tertinggi PBB memberikan pendapatnya tentang pendudukan militer Israel selama 55 tahun di Tepi Barat.
Hingga kini, Israel telah menahan hampir 40 juta dolar AS (sekitar Rp623 miliar) pendapatan pajak Palestina dan mengatakan akan mentransfer uang tersebut kepada para korban serangan militan Palestina.
Kemudian Israel mencabut hak istimewa VIP pejabat Palestina dan membubarkan pertemuan orang tua Palestina yang membahas pendidikan anak-anak mereka dengan mengklaim kegiatan itu didanai secara tidak sah oleh Otoritas Palestina.
Baca Juga: Terus Diserang Tentara Bayaran Rusia, Ukraina Perkuat Pasukan di Donbas Timur
Warga Palestina Israel merupakan 20 persen dari populasi. Hubungan warga Palestina Israel telah lama bergejolak dengan negara sejak pembentukannya pada tahun 1948.
Saat itu, ratusan ribu orang Palestina melarikan diri atau terpaksa melarikan diri dalam peristiwa pembentukan negara Israel.
Mereka yang tetap menjadi warga negara, telah lama dicurigai oleh beberapa warga Israel karena hubungan mereka dengan warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem timur, wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
Pemerintahan baru Netanyahu didominasi oleh kelompok garis keras yang menentang kenegaraan Palestina.***