Juru bicara parlemen, Andreas Nolen mengatakan akan menghubungi delapan pemimpin partai Swedia untuk membicarakan situasi politik saat ini.
"Jika sebuah partai politik memilih untuk meninggalkan pemerintah, pemerintah koalisi harus mengundurkan diri. Terlepas dari kenyataan bahwa situasi parlemen tidak berubah," ujarnya.
Baca Juga: AHY Singgung Moeldoko Soal Demokrat: Jika Pengambilalihan Partai Dilakukan Lagi, Rakyat yang Melawan
Lebih jauh, penunjukan Andersson sebagai perdana menteri telah menandai tonggak sejarah bagi Swedia, yang selama beberapa dekade dipandang sebagai salah satu negara paling progresif di Eropa dalam hal gender.
Andersson telah ditunjuk untuk menggantikan Stefan Lofven sebagai pemimpin partai dan perdana menteri wanita pertama Swedia.
Sebelumnya pada pemilihan umum, 117 politisi memilih setuju untuk Andersson, 174 menolak, sementara 57 abstain dan satu politisi tidak hadir.
Baca Juga: Disdukcapil Tuntaskan Target Perekaman E-KTP di Kalimantan Timur, Ini Langkah yang Akan Dilakukan
Di bawah Konstitusi Swedia, perdana menteri dapat ditunjuk dan memerintah selama mayoritas parlemen, minimal 175 anggota parlemen tidak menyatakan penolakan.***