Pada bulan Februari, Uni Eropa memperluas langkah-langkahnya untuk memberi sanksi pada Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) milik negara, yang dianggap sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan bagi militer.
Andrews mencatat bahwa masyarakat internasional hanya berkomitmen 10 persen dari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Rencana Respons Kemanusiaan Myanmar 2022 dan sebagai akibatnya program-program penyelamatan nyawa untuk anak-anak harus ditunda.
PBB memperkirakan bahwa sekitar 7,8 juta anak putus sekolah akibat kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar.
Sementara itu, puluhan ribu anak kehilangan imunisasi rutin dan perawatan kesehatan penting lainnya dengan runtuhnya sistem kesehatan masyarakat.***